Kebijakan luar negeri Indonesia adalah cerminan dari kepentingan nasional dan tanggung jawab internasional."Washington DC (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengangkat isu kebakaran hutan dalam pidato kebijakannya di Brookings Institution, Selasa(27/10) sekitar pukul 11.00 waktu setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengakui saat ini Indonesia tengah mengalami masalah kebakaran hutan yang sangat serius.
Namun Presiden menegaskan komitmennya untuk mengatasi masalah ini, baik dengan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, juga tidak tertutup kemungkinan adanya bantuan dan kerja sama dengan negara lain.
Pidato itu disampaikan dengan gaya yang serius tapi santai dan sesekali ia melontarkan gurauan ringan dan disambut tawa serta tepuk tangan hadirin.
Presiden menambahkan selain masalah kebakaran hutan, masalah illegal fishing dan emisi juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia.
"Untuk itulah, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal," kata Presiden.
Disamping itu, komitmen terhadap lingkungan hidup juga ditunjukkan oleh pemerintah melalui upaya pengurangan emisi disamping usaha untuk pelestarian hutan.
Indonesia juga sangat mendukung pertemuan COP-21 yang rencananya akan diselenggarakan di Paris, Prancis, kata Presiden.
Pada awal pidatonya, Presiden fokus pada kondisi pelemahan ekonomi yang dijadikan peluang dan kesempatan untuk menanam benih kesuksesan yang manfaatnya memang tidak dirasakan dalam jangka pendek.
"Benih-benih sukses kita tanam di masa-masa sulit, masa dimana terjadi pelemahan ekonomi," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menekankan pada beberapa masalah utama, di antaranya masalah kondisi ekonomi global, demokrasi, lingkungan hidup, isu-isu regional dan internasional, serta ekonomi ditigal dan ekonomi kreatif.
Menurut dia, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang dipercaya dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang ada saat ini.
"Langkah-langkah itu antara lain dengan membangun infrastruktur, menciptakan iklim kemudahan berusaha di Indonesia, serta mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang dapat menjadi landasan bagi reformasi ekonomi Indonesia," katanya.
Di depan forum tersebut, Presiden juga menyampaikan Indonesia memiliki aset yang besar, yakni Islam dan demokrasi.
Islam di Indonesia adalah Islam yang moderat sangat toleran.
Untuk itu, kata Presiden, Indonesia menawarkan model Islam yang tidak hanya kompatibel dengan demokrasi melainkan juga modernitas.
Untuk masalah kawasan, Presiden Jokowi menyingung masalah Laut Tiongkok Selatan, arti penting Samudera Hindia, serta keinginan untuk membangun poros maritim, di samping juga masalah penguatan ASEAN dan kerja samanya dengan kawasan lain.
Khusus mengenai masalah Laut Tiongkok Selatan, Presiden menyatakan masalah ini harus segera diselesaikan dengan mekanisme UNCLOS.
Presiden juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk membangun poros maritim serta kesadaran Indonesia akan arti penting Samudera Hindia.
"Indonesia akan mengadakan IORA yang diharapkan dapat menghasilkan Kesepakatan IORA atau IORA Concord," jelas Presiden.
Pada bagian akhir pidatonya, Presiden Jokowi memaparkan potensi ekonomi digital di Indonesia.
Jumlah penduduk Indonesia, khususnya kalangan anak muda, yang memiliki akun sosial media seperti facebook dan twitter cukup besar dan merupakan potensi bagi pengembangan ekonomi digital dan kreatif.
Sebagai penutup, Presiden menyampaikan rasa optimis bahwa Indonesia tengah mengalami perubahan yang cepat.
Ia menekankan bahwa Indonesia bukan negara yang hanya melihat ke dalam.
Untuk itu, Indonesia juga sangat berharap bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik dalam keranga bilateral maupun multilateral dan regional akan semakin kuat.
"Kebijakan luar negeri Indonesia adalah cerminan dari kepentingan nasional dan tanggung jawab internasional," demikian Presiden Jokowi.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
