"Tidak benar juga dikatakan bahwa setahun pemerintahan Jokowi-JK buruk," kata Olly di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Namun Olly mengakui, kinerja pemerintah terhalang karena daerah tak siap merespon program pemerintah.
"Memang tahun pertama ini belum berjalan dengan baik, karena daerah-daerah belum siap dengan program pemerintah," katanya.
Misalnya, daerah-daerah belum terbiasa dengan gelontoran dana desa. Padahal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah dirancang.
"Pemerintah daerah belum siap mendapat dana desa. Tiba-tiba terjadi APBN-P dana gelontoran banyak, mereka kaget, sehingga terjadi keterlambatan penyerapan," kata Olly.
Meski begitu, dia yakin semua hal ini akan lebih baik di tahun kedua pemerintahan Jokowi. Soalnya postur APBN P sudah berimbang antara pusat dan daerah. Desentralisasi dalam hal pembangunan tetap menjadi paradigma pembangunan oleh Jokowi.
Tidak maksimalnya ekonomi setahun ini, tambahnya, disebabkan juga oleh faktor ekonomi dunia. Tak bisa dipungkiri, katanya, ekonomi global juga mempengaruhi ekonomi nasional, misalnya terkait pelemahan nilai rupiah yang sempat menembus Rp14 ribu per dolar AS.
"Dalam satu tahun ini memang karena ada perlambatan ekonomi dunia," kata Olly.
Namun demikian, dollar sudah terkoreksi sebanyak 1.300 poin. Ini membuktikan Jokowi bisa mengantisipasinya. Dia memperkirakan akan terus terjadi perbaikan sampai Maret tahun depan.
Faktor lain yang menyebabkan kinerja pemerintahan Jokowi terasa tak maksimal, yakni adanya perubahan struktur pemerintahan seturut Undang-undang Aparatur Sipil Negara.
"Ada pula penggabungan kementerian, nomenklatur berubah. Ini yang mengakibatkan keterlambatan. Bukan karena pemerintahan Jokowi melemah," demikian Olly.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
