“Korupsi itu bukan budaya tapi perilaku yang salah,” kata Kumbul saat membuka acara sosialisasi antikorupsi bertemakan “Mewujudkan Keluarga Antikorupsi melalui Penananaman Nilai-Nilai Integritas" di Palembang, Kamis.
Budaya itu selalu berkaitan dengan kebaikan budi karena berasal dari hasil daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang tentu melahirkan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
Lantaran korupsi sebagai hal yang biasa dan amat sulit diberantas membuat ini seolah-olah sudah menjadi budaya bangsa. Sejak tahun 2004 hingga 2022, sebanyak 1.425 orang telah ditangkap KPK dengan berbagai latar belakang mulai dari pejabat setingkat menteri bahkan eselon yang terendah.
Baca juga: Eks pejabat Adhi Karya divonis 5 tahun karena korupsi kampus IPDN
Tentunya pandangan ini tak bisa dibenarkan karena sejatinya korupsi bukan merupakan budaya bangsa Indonesia, tetapi merupakan suatu penyakit yang menggerogoti bangsa.
Oleh karena itu, KPK menilai keluarga agen perubahannya karena sebagai lingkungan terkecil di masyarakat menjadi tempat penanaman nilai-nilai karakter berintegritas.
Dalam pemberantasan korupsi, KPK sudah menetapkan trisula yakni pendidikan, pencegahan dan penindakan yang ketiga-ketiganya harus berjalan dengan serentak.
Keluarga sebagai lingkungan terkecil di masyarakat memberikan peran vital dalam pemberantasan korupsi karena menjadi tempat untuk menanamkan nilai kejujuran, berbuat adil dan bertanggungjawab.
“Contoh kecilnya, anak-anak harus diajarkan bertanggung jawab, ketika diberikan kapan waktu belajar dan bermain game,” kata dia.
Semakin kuat nilai-nilai integritas ditanamkan oleh keluarga maka setidaknya dapat menjadi benteng seseorang ketika menghadapi lingkungannya.
KPK pun sudah memiliki slogan 3L yakni Lihat, Lawan dan Laporkan sebagai upaya nyata dalam pencegahan korupsi yang melibatkan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertajam sosialisasi antikorupsi hingga ke tingkatan keluarga.
“Korupsi itu memang hulu dari keluarga, contohnya mulai dari membicarakan tetangga ganti mobil atau yang lainnya. Ini seperti sepele tapi itulah awalnya,” kata dia.
Ia mengatakan tak mudah untuk menyadarkan bangsa ini menghilangkan budaya suap dan menyuap.
Terkadang, muncul anggapan yang salah di masyarakat seperti jika nominalnya kecil maka itu tidak disebut korupsi. Namun, jika menyangkut uang puluhan juta maka itu disebut korupsi.
Lantas, bagaimana untuk mengubah pola pikir ini maka tak lain harus berawal dari keluarga.
Oleh karena itu, pemprov dalam kesempatan sosialisasi ini mewajibkan seluruh kepala dinas di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjadi peserta bersama istri/suami.
Ke depan, pemprov dalam rangka sosialisasi pemberantasan korupsi ini mengajak KPK untuk menyasar hingga tingkat desa dalam kaitan transformasi metal.
“Ini butuh komitmen dan waktu untuk memberantas korupsi, tapi kita harus berupaya agar bisa meraih dampak positif dari bonus demografi pada 2030-2040 nanti,” kata dia.
Baca juga: Tito komitmen perbaiki integritas di lingkungan Kemendagri
Baca juga: Bupati Koltim nonaktif ungkap pertemuan dengan eks Dirjen Kemendagri
Baca juga: KPK limpahkan surat dakwaan penyuap mantan Wali Kota Yogyakarta
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
