Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengemukakan, Pemda Banten terus berupaya melakukan terobosan dalam rangka memudahkan akses permodalan khususnya bagi Usaha Kecil Menengah dan Mikro sektor perdagangan, jasa dan pertanian.

"Beberapa waktu lalu, pada acara rapat pemegang saham Bank Jabar Banten, saya meminta agar ke depan pihak bank untuk lebih memberikan akses permodalan. Khususnya bagi UMKM di Provinsi Banten yang bergerak di berbagai sektor, baik perdagangan, jasa maupun pertanian," kata Ratu Atut melalui email-nya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ratu Atut berharap dukungan dari masyarakat agar upaya terobosan Pemprov Banten ini bisa terealisasi. Itu agar para pelaku UMKM di Provinsi Banten ke depan lebih bisa meningkatkan kegiatan usaha dan produktivitasnya.

"Jika kegiatan maupun produknya bisa meningkat karena didorong perkuatan modal, maka diharapkan dapat pula meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraanya pun makin membaik," ujarnya.

Ratu Atut menegaskan soal komitmennya mendukung sektor pertanian. Tidak lama lagi, menurut dia, petani di Banten akan memiliki sebuah lembaga perusahaan, yakni Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

"Saya berharap BUMP juga akan memperkokoh ketahanan pangan," tandasnya. Lembaga ini, nantinya tidak saja akan berdampak besar terhadap pemberdayaan petani. Di sisi lain, bisa menjadi solusi percepatan dalam peningkatkan kesejahteraan hidup para petani di Banten.

Pemerintah Provinsi Banten, lanjut Atut, juga telah berkomitmen akan memberikan dukungan pada sektor pertanian dengan meningkatkan sarana-prasarana infrastruktur, dengan mengalokasikan anggaran Rp1 miliar satu kecamatan yang akan disalurkan pengelolaannya melalui PNPM Pedesaan.

"Satu milyar rupiah itu pemanfaatannya akan lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur pedesaan termasuk pertanian," tambah Ratu Atut.

Di sisi lain, ia mengatakan, Pemprov Banten juga berusaha semaksimal untuk mempertahankan luas lahan pertanian, dengan menetapkan wilayah-wilayah pertanian yang tidak bisa diganggu gugat fungsinya oleh siapapun, baik pemerintah, kalangan swasta atau pihak manapun.

"Saya sebagai gubernur yang berasal dari desa, harus memperhatikan pentingnya lahan pertanian dan kesejahteraan para petani, karena hasil kerja keras mereka merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Pemerintah telah berkomitmen akan memproteksi lahan-lahan pertanian, terutama daerah lumbung padi seperti Pandeglang dan Lebak," katanya.

Dalam setiap kunjungan kerjanya ke berbagai kecamatan, Atut mengaku selalu mengingatkan kepada kalangan petani agar memperhatikan regenerasi tenaga pelaku pertanian dengan menggiatkan pembinaan Kelompok Pemuda Tani.

"Sebab, saya khawatir anak-anak muda di pedesaan lebih tertarik mengejar lapangan pekerjaan di sektor industri. Padahal, potensi di sektor pertanian tak kalah bagusnya," tambah Atut.(*)

(T.D011/B013)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011