bencana hidrometeorologi harus menjadi fokus perhatian kita
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong upaya peningkatan antisipasi bencana hidrometeorologi guna pencegahan banjir, banjir bandang hingga longsor.

Deputi bidang koordinasi pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana Kemenko PMK Letjen (Purn) Sudirman menyebut 98 persen dari 2.431 bencana terakhir pada 2021 merupakan bencana hidrometeorologi.

“Kemenko PMK sebagai kementerian koordinator juga mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana, akan terus mendorong upaya peningkatan antisipasi dan kesiapsiagaan hidrometeorologis,” ujar Sudirman dalam acara Ambassador Talks: Pendekatan Belanda untuk Pengelolaan Risiko Bencana Banjir dan Kebijakan Manajemen Keairan, yang diikuti secara daring dari Jakarta, Selasa.

Sudirman mengatakan upaya tersebut juga dibarengi dengan membudayakan kapasitas adaptasi dan tanggap bencana sebagai ciri karakteristik masyarakat Indonesia agar tangguh terhadap bencana, dan tumbuh dalam pembangunannya.

Adapun ancaman hidrometeorologi, kata Sudirman, tidak seharusnya menjadi bencana. Untuk memutus lingkaran kejadian bencana, perlu pemahaman dalam segala dimensi baik pengurangan paparan bencana, kerentanan, dan kapasitas masyarakat.

“Penanggulangan bencana hidrometeorologi harus menjadi fokus perhatian kita bersama, tidak hanya saat dan pascabencana, namun juga pada tahap pra bencana,” kata Sudirman.

Baca juga: Perkuat mitigasi bencana dengan peningkatan kapasitas masyarakat
Baca juga: BMKG sarankan daerah lakukan mitigasi bencana hidrometeorologi

Langkah antisipasi bencana, menurut dia, sangat penting dilakukan dari level provinsi hingga tingkat paling bawah. Selain itu, Kemenko PMK meminta pemerintah daerah melakukan kesiapsiagaan dan memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempersiapkan sumber dayanya.

Kemenko PMK juga meminta agar Pemda melakukan simulasi sesuai rencana kontijensi, menghimpun relawan untuk memastikan sosialisasi daerah rawan bencana tersampaikan dan memastikan tempat evakuasi serta aktivasi Pusdalops di BPBD.

Oleh karena dampak bencana dan penanggulangannya bersifat multidimensional dan multidisiplin ilmu, Sudirman mengharapkan penanganan bencana dapat dilakukan dengan kolaborasi multipihak.

“Penanggulangan bencana ditunjukkan dalam kolaborasi multipihak seluas-luasnya, salah satunya melalui gerakan solidaritas dan kedermawanan penanganan COVID-19, dan bencana lainnya yang digalang oleh Kemenko PMK,” ujar dia.

Acara Ambassador Talks itu digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang menghadirkan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns.

Baca juga: Kepala BNPB minta empat provinsi waspadai dampak fenomena La Nina

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021