Pakar: Miliki manajemen risiko bencana untuk pembangunan berimbang

Pakar: Miliki manajemen risiko bencana untuk pembangunan berimbang

Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Hariadi Kartodihardjo. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Hariadi Kartodihardjo mengatakan pemerintah harus memiliki manajemen risiko bencana untuk mewujudkan konsistensi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan daerah.

"Perubahan iklim merupakan isu global yang kebijakan mitigasinya harus disusun dan ditaati oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan semua lapisan masyarakat," kata Hariadi dalam diskusi virtual Ancaman Tenggelamnya Kota Pesisir Pantai Utara Jawa, Apa Langkah Mitigasinya? di Jakarta, Kamis.

"Dengan demikian, semua orang mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengimplementasikan aksi atau gerakan sosial dan adaptasinya untuk meminimalisir risiko bencana," lanjut Hariadi.

Baca juga: Guru Besar IPB: Program Kartu Prakerja beri nilai manfaat tinggi

Ia menuturkan persoalan paling mendasar dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan tata ruang dapat mengikuti kehendak dan permintaan pasar yang sarat akan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Menurut dia, masalah tersebut harus segera diatasi karena pemerintah daerah memegang peranan penting untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan.

"Pemerintah daerah bisa mengintervensi proyek pembangunan di daerah pesisir pantai. Intervensi ini penting untuk mencegah kerusakan lingkungan," ujarnya.

Baca juga: IPB dan HA IPB jaring calon pemimpin masa depan melalui FALP

Selain itu, pemerintah daerah perlu menginformasikan kepada semua pemangku kepentingan tentang faktor pendukung pencegahan kerusakan lingkungan, seperti penggunaan air tanah dan sistem drainase yang baik.

Hariadi memandang memandang pentingnya indikator kinerja yang dapat diawasi oleh akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan masyarakat.

"Kebijakan pemerintah daerah akan lebih efektif jika mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat bisa memberikan solusi yang efektif untuk tata ruang perkotaan,” tuturnya.

Baca juga: Akademisi IPB dorong pengelolaan perairan Jakarta berbasis konservasi

 
Pewarta : Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2021