Mereka (UMKM) meminta karena ekonomi masih sulit, mereka minta program restrukturisasi pinjaman itu diperpanjang...
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyebut asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih meminta agar akses untuk mendapat restrukturisasi kredit dapat diperpanjang.

"Mereka (UMKM) meminta karena ekonomi masih sulit, mereka minta program restrukturisasi pinjaman itu diperpanjang dan memang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah memperpanjang sampai 2023, kira-kira poin besarnya itu," kata Menkop dan UKM Teten Masduki seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Menurut Menkop, Presiden Jokowi akan mencarikan solusi untuk permintaan UMKM tersebut.

"Akses pembiayaan ini yang tadi Pak Presiden menyampaikan misalnya ada mereka yang sudah punya pinjaman tapi sudah masuk pada program restrukturisasi untuk mendapatkan top up pembiayaan kan masih sulit, nah ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," ungkap Menkop Teten.

Ia  menjelaskan  program restrukturisasi pembiayaan bagi UMKM tetap akan diperpanjang sampai 2023.

Baca juga: OJK: Sebanyak 72 persen debitur restrukturisasi kredit merupakan UMKM

"Pak Presiden sudah minta mereka menggunakan data PKL (Pedagang Kaki Lima), ada beberapa usulan lain yang bagus mengenai kemudahan, masih sulitnya izin halal, sertifikasi halal, sertifikasi BPOM," kata Teten.

Selain itu Menkop Teten menyebut perlunya efektivitas belanja pemerintah sesuai dengan aturan undang-undang agar Kementerian dan Lembaga (K/L) dapat membelanjakan 40 persen anggarannya untuk produk koperasi dan UMKM.

"Hari ini baru sekitar 27 persen, tadi mereka minta itu diefektifkan karena ini akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk-produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Pak Presiden tadi minta secara khusus produk-produk yang ditawarkan langsung ke Kementerian dan Lembaga supaya diserap," jelas Teten.

Tidak ketinggalan, dalam dialog tersebut Presiden Jokowi juga mendengar masukan terkait pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Mereka ingin selalu dilibatkan di dalam pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari asosiasi pedagang kaki lima mereka tadi berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan 1,2 juta untuk satu juta PKL," ujar Menkop Teten.

Total pagu anggaran dalam Program Ekonomi Nasional PEN) untuk UMKM adalah mencapai Rp184,93 triliun.

Baca juga: Di DPR, Sri Mulyani ungkap dampak ganda penempatan Dana PEN bagi UMKM

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021