Kelompok-kelompok telah ditekan dan masyarakat sipil telah menghadapi tantangan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya
Hong Kong (ANTARA) - Front Hak Asasi Manusia Sipil (CHRF), kelompok pro demokrasi Hong Kong yang menyelenggarakan rapat umum tahunan setiap 1 Juli dan mengajak jutaan orang dalam aksi protes pada 2019, mengatakan bahwa mereka telah membubarkan diri.

Pembubaran kelompok yang dibentuk pada 2002 itu menjadi pukulan terbaru bagi gerakan oposisi.

CHRF didirikan sebagai wadah berbagai organisasi untuk mengembangkan masyarakat sipil dan hak asasi manusia di Hong Kong.

Mereka menggelar rapat umum pertama pada 1 Juli 2003, di mana setengah juta orang turun ke jalan untuk memprotes rancangan undang-undang keamanan nasional --dikenal dengan sebutan Pasal 23-- yang kemudian dibatalkan.

Baca juga: Biden tawarkan 'tempat berlindung' bagi penduduk Hong Kong di AS

Polisi pada April menuduh kelompok itu melanggar Ordonansi Masyarakat dan meminta mereka memberikan informasi tentang sumber dana dan aktivitas mereka sebelumnya.

"Polisi menegaskan kembali bahwa untuk kejahatan yang dilakukan sebuah organisasi dan anggotanya, tanggung jawab hukumnya tidak akan hilang akibat pembubaran atau pengunduran diri anggota," kata polisi dalam pernyataan.

Polisi menambahkan bahwa mereka akan terus mengejar organisasi mana pun atau siapa pun yang melanggar UU Keamanan Nasional Hong Kong dan lainnya.

CHRF mengatakan dalam rapat tahunan mereka pada Jumat, para anggota memutuskan untuk membubarkan diri segera.

Baca juga: 14 orang ditahan atas tuduhan pertemuan ilegal di Hong Kong

"Tahun lalu, pemerintah terus memakai pandemi sebagai alasan untuk menolak izin demonstrasi yang diajukan CHRF dan kelompok lainnya," kata mereka dalam pernyataan, Minggu.

"Kelompok-kelompok telah ditekan dan masyarakat sipil telah menghadapi tantangan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata CHRF.

CHRF mengatakan aset mereka senilai 1,6 juta dolar HK (sekitar Rp2,95 miliar) telah disumbangkan ke organisasi lain yang sesuai.

Pembubaran itu terjadi menyusul langkah serupa yang dilakukan oleh Serikat Guru Profesional setelah dikritik media pemerintah China dan otoritas Hong Kong.

Baca juga: Pengadilan HK tolak permohonan orang pertama pelanggar UU keamanan

Pembubaran kedua organisasi telah memperbesar keprihatinan terhadap tindakan keras yang menargetkan gerakan oposisi.

Keputusan CHRF juga membayangi masa depan rapat umum 1 Juli yang menandai penyerahan bekas koloni Inggris itu kepada pemerintah Beijing pada 1997.

Rapat umum tahunan itu biasanya dihadiri ribuan orang yang turun ke jalan-jalan untuk memprotes beragam hal, seperti meroketnya harga rumah dan ketidakpuasan kepada pemerintah.

"Bersama partai politik, media dan serikat pekerja, dengan sedih kami harus menambahkan LSM ke dalam daftar dari mereka yang menjadi target karena melakukan pekerjaan yang sah," kata Joshua Rosenzweig, kepala tim China di Amnesty International dalam pernyataannya.

Baca juga: Dituduh mendukung huru-hara, raja media Hong Kong ditangkap

"Pola penyensoran diri yang terjadi pekan ini juga menjadi sinyal adanya efek domino saat undang-undang keamanan nasional Hong Kong yang keras telah mempercepat hilangnya kelompok-kelompok masyarakat sipil yang independen dari kota itu," kata Rosenzweig.

Pihak berwenang telah menutup sebagian Victoria Park --di mana rapat umum biasanya dimulai-- pada peringatan 1 Juli tahun ini dengan alasan pencegahan COVID-19.

Gerakan demokrasi Hong Kong telah ambruk sejak Beijing mulai memberlakukan undang-undang keamanan nasional di pusat keuangan global itu tahun lalu yang diikuti penangkapan massal dan pemenjaraan tokoh-tokoh oposisi penting.

Para kritikus mengatakan undang-undang itu digunakan untuk menindas para pembangkang, yang dibantah oleh otoritas Beijing dan Hong Kong.

Undang-undang keamanan nasional menghukum perbuatan yang menurut Beijing merupakan subversi, pemisahan diri, terorisme dan kolusi dengan kekuatan asing. Hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup.

Sumber: Reuters
 

Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2021