Mensos minta pemda aktif verifikasi-validasi data penerima bansos

Mensos minta pemda aktif verifikasi-validasi data penerima bansos

Arsip foto - Petugas PT Pos Indonesia memotret data diri Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Kelurahan Banyuanyar, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (26/7/2021). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Selasa meminta pemerintah daerah aktif melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Menteri Sosial (Mensos) mengatakan, data fakir miskin berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah berwenang memverifikasi dan memvalidasi data tersebut.

“Kami meminta daerah untuk, kalau memang kurang ya diusulkan saja. Jangan dikira Papua yang jauh di sana tidak memperbaiki data, karena ada satu kabupaten yang sudah memperbaiki data itu 100 persen,” katanya saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

Menurut dia, pada tahun 2020 ada sekitar 15.000 calon penerima bantuan sosial yang diusulkan dari Provinsi Papua dan pada 2021 jumlahnya bertambah menjadi 28.000.

“Kenapa bisa naik? Karena kami telah membetulkan," katanya. 

Risma mengemukakan bahwa selama dia menjabat sebagai Menteri Sosial ada kurang lebih 14 juta data yang telah dibetulkan oleh pemerintah daerah.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah daerah bisa mengusulkan penambahan jumlah penerima bantuan sosial jika masih ada warga di wilayahnya yang membutuhkan bantuan.

“Silakan kalau mau diusulkan tambahan, dan daerah itu banyak sekali yang mengusulkan tambahannya,” katanya.

Baca juga:
Mensos berharap bantuan PKH bisa tingkatkan daya beli 33,6 juta warga
64 persen penduduk Jawa Barat mendapat bantuan sosial selama PPKM

 
Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2021