DPRD dan Pemkot Padang rapat dengar pendapat terkait mutasi 23 nakes

DPRD dan Pemkot Padang rapat dengar pendapat terkait mutasi 23 nakes

DPRD Padang menggelar hearing membahas permasalahan 23 tenaga kesehatan yang dimutasikan yang disinyalir tidak sesuai prosedur, di Padang, Senin (2/8/2021). ANTRA/Mutiara Ramadhani.

Padang (ANTARA) - DPRD Kota Padang menggelar "hearing" atau rapat dengar pendapat terkait mutasi 23 tenaga kesehatan (nakes), bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Padang yang dihadiri Asisten Edy Hasymi, Dinas Kesehatan Padang, BKSDM, dan unsur lainnya, di Padang, Senin.

Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra Amran Tono terlihat geram dengan pelayanan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat di Bungus Teluk Kabung.

"Ibu-ibu berdosa kepada masyarakat karena mengabaikan pelayanan dasar kesehatan dasar kepada masyarakat di sana. Saya minta pimpinan dan pemkot menyelesaikan persoalan ini," kata dia kepada pihak Dinas Kesehatan Padang.

Amran merasa geram karena berdasarkan sidak Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani baru-baru ini, ada satu puskesmas dan tiga puskesmas pembantu (pustu) yang tutup dan tidak memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Saya lihat ini tidak hanya terjadi di Bungus yang merupakan daerah pemilihan saya, tetapi juga di beberapa daerah lainnya di Kota Padang. Jangan gara-gara ego dan kepentingan jabatan, pelayanan ke masyarakat terganggu," ujar Amran.

Menurut dia, ini semua terjadi karena adanya regulasi pergantian pegawai dari lima puskesmas di Kota Padang dan pegawai yang diganti mengajukan mosi tidak percaya.

"Dampak terbesar dirasakan di Bungus, tiga pustu dan satu puskesmas tutup, karena tidak ada pegawai. Pegawai yang ada di sana dipindahkan, pegawai yang masuk belum jelas," ujar dia pula.

Ia mengatakan sebagai wakil rakyat, pihaknya harus bersikap, memperjuangkan hak-hak dasar kesehatan bagi masyarakat. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan masyarakat butuh pelayanan kesehatan terutama pusat-pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah.

Amran mengemukakan Bungus berada jauh dari pusat Kota Padang. Rumah sakit dan praktik dokter nyaris tidak ada di daerah itu. Masyarakat hanya mengandalkan puskesmas dan pustu.

Ketua Komisi IV Azwar Siri dalam hearing tersebut meminta semua pihak melihat persoalan dengan proporsional, bukan emosional.

Azwar Siri menilai, meski saat ini terjadi permasalahan terkait 19 nakes yang dimutasi dan menyurati DPRD Padang akibat adanya mosi tidak percaya, akan tetapi kinerja DKK Kota Padang sudah maksimal di tengah pandemi.

Hearing itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Wakil Ketua Amril Amin, Ketua Komisi IV Azwar Siri, Wakil Ketua Komisi IV Mastilizal Aye, dan anggota DPRD lainnya.
Baca juga: Kejari Padang tindaklanjuti laporan penyelewengan insentif nakes
Baca juga: 52 nakes lansia lakukan vaksinasi COVID-19 di RSUD M Djamil Padang
Pewarta : Laila Syafarud
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021