Indonesia mempunyai peran aktif dalam Kerja Sama Selatan-Selatan

Indonesia mempunyai peran aktif dalam Kerja Sama Selatan-Selatan

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. ANTARA/HO-Humas UI.

Depok (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), Indonesia mempunyai peran aktif yang memberi nilai tambah untuk mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan, dan saling menguntungkan.

"Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) merupakan bentuk skema kerja sama antarnegara berkembang yang dilakukan melalui berbagai hubungan bilateral dan multilateral," kata Meutya dalam keterangannya, Selasa.

Menurutnya, untuk menghasilkan bermacam solusi bagi pembangunan negara Selatan, pemanfaatan KSS bagi kepentingan politik luar negeri Indonesia berhasil memperluas jaringan diplomasi RI di dunia internasional.

Kebijakan luar negeri KSS akan tetap memainkan peran penting dalam menghadapi berbagai ancaman separatisme, terutama guna mencegah adanya internasionalisasi isu-isu separatisme di dalam negeri serta mengupayakan dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia.

KSS juga mempunyai tantangan, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s), perubahan iklim, kerja sama multipihak, seperti kerja sama dengan kementerian, lembaga, universitas, dan parlemen.

“Penguatan peran Indonesia dalam KSS pada tahun 2010-2012 memperkuat koordinasi dalam kerangka koordinasi institusional untuk ikut memerankan diplomasi pembangunan. Pada tahun 2015-2019, untuk meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam KSS, serta meningkatkan peran Indonesia dalam intervensi kebijakan pengembangan KSS," katanya lagi.

Rancangan penguatan selanjutnya (2020-2024) adalah optimalisasi kerja sama pembangunan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, melalui peningkatan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru, serta perdagangan bebas aktif, ujar Metya pula.

Ketua Tim Kornas Kerja sama Selatan-Selatan/KSS Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan kepentingan nasional tentu saja menjadi perhatian juga, dalam konteks KSS di bidang politik, yaitu citra positif peran dan kepemimpinan Indonesia serta memagari kepentingan Indonesia dari ancaman disintegrasi, bidang ekonomi Indonesia untuk meningkatkan investasi dan perdagangan, serta dalam bidang sosial budaya.

Teuku mengatakan bahwa pada saat pandemi seperti saat ini, KSS mempunyai empat tren pendekatan implementasi KSS global pascapandemi COVID-19.

Tren yang dimaksud adalah inklusivitas dengan menerapkan kemitraan multipihak, fleksibilitas dengan prinsip demand-driven, transparan dengan melakukan sosialisasi dan membangun ruang komunikasi dengan multy-actors untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi, serta resiliensi berfokus pada pendekatan jangka panjang yang berdasarkan prinsip solidaritas. Indonesia diharapkan bisa membangun suatu program pemetaan di bawah KSS.

Selain itu, pemetaan tersebut sebaiknya dapat memberikan informasi bagi mitra pembangunan, berupa negara dan sektor mana, serta metode yang perlu diberikan dukungan.

Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menyelenggarakan webinar nasional yang berjudul “Penguatan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan”.

Saat ini, kerja sama itu semakin relevan dan penting, terutama dalam upaya pencapaian SDG’s.

Pada webinar yang diselenggarakan melalui zoom tersebut, pembicara utama adalah Meutya Viada Hafid (Ketua Komisi I, DPR RI) dan Teuku Faizasyah (Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik IDP Kemlu RI, Ketua Tim Kornas Kerja sama Selatan-Selatan/KSS Indonesia.
Baca juga: Perdagangan, investasi Indonesia dan Korsel tunjukkan kinerja positif
Baca juga: Indonesia-Colombo Plan sepakati pengaturan Kerja Sama Selatan-Selatan
Pewarta : Feru Lantara
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021