Makassar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pemerintah untuk terus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi darurat seperti saat ini, termasuk masalah vaksinasi.

"Saya pikir pemerintah dari awal penanganan COVID-19, sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya. Maka dengan adanya vaksin berbayar ini, saya pikir akan memberatkan," katanya 
melalui keterangan resminya yang diterima di Makassar, Ahad.

Aliyah mengkritik adanya Program Vaksinasi Gotong Royong berbayar bagi individu ​​​​​ secara resmi mulai Senin, 12 Juli 2021.

Rencana tersebut sejalan dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma dalam pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong.

Menurut Aliyah, vaksin itu seharusnya gratis dan tidak dikomersialkan.

Perempuan asal Kota Makassar itu menyayangkan adanya program vaksin berbayar  karena akan membebani masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Baca juga: 40.000 dosis vaksin COVID-19 berbayar tersedia di enam kota
Baca juga: Jumlah vaksin gotong royong individu tersedia 1,5 juta dosis


Seharusnya, kata dia, vaksin gotong royong tersebut dihadirkan pemerintah dengan tidak memungut tarif ke masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury menyatakan bahwa Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat.

Baca juga: Wamen BUMN: Vaksin Gotong Royong Individu bantu percepat herd immunity

Baca juga: Menaker tinjau Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong di Karawang

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021