Dekan FKUI anjurkan vaksin yang akan dipakai diuji dulu di Indonesia

Dekan FKUI anjurkan vaksin yang akan dipakai diuji dulu di Indonesia

Dokumentasi - Botol-botol kosong kemasan vaksin COVID-19 buatan Oxford/AstraZeneca di pusat vaksinasi di Antwerpen, Belgia, Kamis (18/3/2021). ANTARA/REUTERS/YVES HERMAN.

Jakarta (ANTARA) - Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial Syam menganjurkan vaksin COVID-19 yang digunakan untuk memvaksinasi warga lebih dulu diuji klinik di Indonesia.

"Kalau saya lebih menganjurkan lagi harusnya melalui uji klinik dulu, seperti AstraZeneca ini belum ada uji kliniknya (di Indonesia) walaupun emergency use authorization-nya (izin penggunaan darurat) sudah keluar. Seperti vaksin dari Sinovac, ini uji kliniknya sudah ada di Indonesia," kata akademisi dan praktisi klinis itu saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Ari mengatakan bahwa uji klinik di Indonesia penting untuk memastikan efikasi dan efek samping penggunaan vaksin pada orang Indonesia.

"Mestinya juga perusahaan-perusahaan lainnya melakukan atau mengadakan uji klinik di Indonesia, karena kita tidak tahu apakah efek samping atau aplikasinya itu ada perbedaan tidak ketika ini diuji klinik di negara lain dibandingkan jika uji klinik di Indonesia," katanya.

Ia menekankan bahwa semua produk vaksin yang masuk ke Indonesia harus melalui pemeriksaan dan mendapat izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Vaksin COVID-19 dari Sinovac, perusahaan farmasi yang berbasis di China, melalui uji klinik di Bandung, Jawa Barat, sebelum digunakan dalam program vaksinasi pemerintah.

Menurut uji klinik yang dilakukan di Bandung, efikasi vaksin CoronaVac dari Sinovac sebesar 65,3 persen. Hasil uji klinik di Turki menunjukkan efikasi vaksin itu mencapai 91 persen dan di Brazil efikasinya 78 persen.

Menurut standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), izin penggunaan darurat bisa diberikan kalau efikasi vaksin minimal 50 persen.

Berkenaan dengan terbongkarnya sindikat pengedar vaksin palsu di China dan Afrika Selatan, Ari mengemukakan pentingnya pengaturan pengadaan vaksin dan pengetatan pemeriksaan produk vaksin untuk mencegah peredaran vaksin palsu. 

Pembelian produk vaksin, menurut dia, juga harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah guna mencegah masuknya vaksin palsu.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito sebelumnya mengatakan bahwa pengadaan vaksin selama ini dilakukan melalui skema G to G, dari pemerintah ke pemerintah, sehingga terjamin keasliannya.

Baca juga:
Satgas pastikan tidak ada sindikat pemalsuan vaksin COVID-19 di Indonesia
China tangkap jaringan vaksin palsu, sita 3.000 dosis vaksin
Pewarta : Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2021