Anggota DPR pertanyakan PMN untuk Jiwasraya

Anggota DPR pertanyakan PMN untuk Jiwasraya

Dokumentasi terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang sudah divonis penjara seumur hidup, Hendrisman Rahim (kanan), saat berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa penyidik, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020). ANTARA FOTO/ Reno Esnir

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mempertanyakan suntikan penyertaan modal negara Rp20 triliun secara bertahap untuk PT Jiwasraya di tengah proses hukum terhadap dugaan korupsi di BUMN asuransi itu.

"Uang rakyat, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat justru digunakan untuk mengganti uang yang hilang karena dicuri mereka yang melakukan korupsi," kata dia, melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan upaya pembangunan ekonomi dan invesstasi jangan sampai mengorbankan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi jangan mengabdi kepada kepentingan ini, tetapi kepentingan ekonomi harus memiliki semangat antikorupsi.

Baca juga: Kejagung tunggu inkrah untuk eksekusi rampasan aset Jiwasraya

Menurut dia, kejahatan finansial dan praktik pengelolaan aset publik harus dibuat transparan. Persoalan yang terjadi pada Asabri dan Jiwasraya harus menjadi pelajaran cermin buruk pengelolaan investasi di Indonesia.

"Itu sebabnya Fraksi PKS di DPR mendesak panitia khusus untuk menguak kasus tersebut secara adil. Semangat usulan pembentukan panitia khusus agar kasus tersebut jelas, transparan, dan dapat diselesaikan lebih cepat," kata kader PKS itu.

Baca juga: Moeldoko janji fasilitasi dan cari solusi soal nasabah Jiwasraya

Ia mengatakan Fraksi PKS DPR telah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Jiwasraya kepada pimpinan DPR pada 2 Februari 2020 dan belum ada tindak lanjut.

Pembentukan Panitia Khusus Jiwasraya sudah menjadi ketetapan lintas fraksi. Ia mengatakan sudah setahun lebih panitia khusus diusulkan, berarti sudah setahun lebih rakyat tidak mendapatkan kepastian hukum.

Baca juga: KSP : Dirut Jiwasraya akan temui nasabah untuk cari solusi

"Ketua DPR sempat menyinggung kasus ini pada pembukaan masa sidang IV. Semoga segera ada titik terang," ujarnya.

Menurut dia, perlu ada penanganan yang lebih serius agar masyarakat dan industri keuangan secara keseluruhan tidak dirugikan. Ketidakpastian terhadap kasus Jiwasraya dapat mempengaruhi industri keuangan dan perekonomian nasional. 

Baca juga: PT Jakarta pangkas vonis eks Dirkeu Jiwasraya jadi 20 tahun penjara
Pewarta : Dewanto Samodro
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021