Duta BPJS Kesehatan jalani vaksinasi COVID-19

Duta BPJS Kesehatan jalani vaksinasi COVID-19

Tangkapan layar - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (kiri) bersama Ketua Dewas BJPS Kesehatan Achmad Yurianto (kanan) dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (2/3/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan petugas layanan publik Duta BPJS Kesehatan atau disebut Duta BPJS Kesehatan telah menjalani vaksinasi untuk melindungi mereka ketika memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan secara bertahap. Sekarang, vaksinasi dilakukan kepada Duta BPJS Kesehatan Kantor Pusat dan wilayah DKI Jakarta sebanyak 1.569 orang. Kami upayakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis pertama bagi Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia selesai dalam bulan ini," ujar Ali Ghufron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam proses vaksinasi yang dilakukan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta itu, para duta itu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan data di situs pedulilindungi.id untuk memastikan namanya terdaftar sebagai penerima vaksin.

BPJS Kesehatan juga memastikan pelaksanaan vaksin hanya dilakukan bagi mereka yang tidak memiliki riwayat COVID-19 dalam tiga bulan terakhir dan melakukan kontak dengan pasien COVID-19 dalam 14 hari terakhir.

Pada kesempatan tersebut Ali Ghufron juga menegaskan peran BPJS Kesehatan dalam membantu pemerintah menangani COVID-19 seperti menjalankan tugas khusus dalam hal pencatatan, verifikasi, penagihan dan pelaporan klaim COVID-19. Hal itu mencakup seluruh proses penagihan hingga pembayaran klaim kepada seluruh masyarakat, baik yang sudah menjadi peserta ataupun belum menjadi peserta JKN-KIS.

Sampai dengan 26 Februari 2021, terdapat 1.720 rumah sakit yang telah mengajukan klaim khusus untuk kasus COVID-19.

"Selain itu, kami juga menyediakan dan menyampaikan data peserta JKN-KIS yang memiliki riwayat fatalitas COVID-19. Informasi ini disampaikan secara terbatas kepada seluruh pemerintah daerah sehingga diharapkan mampu menjadi data pendukung dalam mengidentifikasi peserta yang memiliki riwayat penyakit komorbid yang berdampak pada fatalitas jika terpapar COVID-19," ujarnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan dashboard yang bisa diakses seluruh pemerintah daerah untuk memonitor dan melakukan evaluasi terkait Program JKN-KIS serta melakukan pengawasan untuk klaim COVID-19.

BPJS Kesehatan turut mendapatkan penugasan khusus untuk pemanfaatan tele-consultation dalam melakukan kontak dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui aplikasi Mobile JKN dan Mobile JKN Faskes. Kontak antara pasien dan dokter melalui aplikasi akan dicatat sebagai angka kontak yang diperhitungkan sebagai penilaian kinerja kepada FKTP.

Dukungan sumber data juga diberikan untuk penyusunan target masyarakat yang akan menerima vaksin COVID-19, memberikan informasi pencatatan pelaksanaan vaksinasi yang meliputi registrasi, screening hingga dokumentasi pelaporan melalui aplikasi P-Care Vaksinasi serta menyediakan layanan tanpa tatap muka untuk seluruh layanan administrasi Program JKN-KIS.
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2021