Pemkab OKI gandeng asosiasi wujudkan program internet desa mandiri

Pemkab OKI gandeng asosiasi wujudkan program internet desa mandiri

Ilustrasi --- Sejumlah anak mengerjakan tugas pelajaran dari sekolah mereka dengan memanfaatkan fasilitas internet desa di Desa Banyuanyar, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (27/7/2020). (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/20)

Kayuagung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, menggandeng asosiasi penyelenggara jasa internet untuk mendorong realisasi program internet desa mandiri yang menyasar daerah terpencil.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Alexander Bustomi di Kayuagung, Sabtu, mengatakan kerja sama dengan Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumatera Selatan ini menjadi salah satu cara mengingat Kabupaten OKI masih memiliki sejumlah wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

“Jika mengandalkan hanya provider agar mereka memasang tower maka ini tidak sepenuhnya dapat terwujud karena perusahaan memiliki hitungan bisnis tersendiri, jadi kami mengambil langkah lain seperti kerja sama dengan APJII,” kata dia.

Baca juga: Diskominfo Garut perluas layanan jaringan internet hingga pelosok desa
Baca juga: Menkeu: Pemerintah fokus 400 desa di daerah 3T terhubung internet 2021


APJII selaku asosiasi resmi yang akan membantu membuka akses internet di wilayah blank spot melalui program internet desa mandiri memang berjanji akan menyasar desa-desa 3T.

Ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting membangun ekosistem digital di desa sehingga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi setempat.

Namun, untuk memeratakan layanan akses digital di Ogan Komering Ilir terdapat tantangannya tersendiri lantaran kondisi geografisnya.

Baca juga: Internet gratis diupayakan Kemendes bantu PJJ daring siswa di desa
Baca juga: Dana Desa Sepakung dimanfaatkan untuk KBM daring


Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah desa terpencil yang minim infrastruktur jalan dan jembatan, hingga desa yang berada di kawasan perairan. Secara nasional program ini sudah dimulai sejak tahun 2020.

Ketua APJII Sumsel Sony Oktapriandi mengatakan terdapat tiga alternatif teknologi yang digunakan menyediakan jaringan internet tersebut yakni kabel serat optik, sinyal radio dan satelit. Penggunaannya disesuaikan dengan kondisi di desa.

"Untuk wilayah blank spot biasanya memakai teknologi satelit,” kata dia.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan penyediaan jasa internet ini merupakan investasi bagi desa untuk mengembangkan Badan Usaha Unit Desa (BUMDes).

Baca juga: Menkeu: Sebanyak 12 ribu desa belum tersambung internet
Baca juga: Pemkab Badung sediakan internet gratis bagi warga desa adat
Pewarta : Dolly Rosana
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2021