Data akurat akan menjadi pondasi bagi penyusunan kebijakan pembelajaran jarak jauhJakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah lebih serius merumuskan dan menjalankan kebijakan pendidikan pada masa pandemi, agar para pelajar mendapatkan solusi dan kepastian dalam memperoleh hak pendidikannya.
Puan meminta pemerintah membuat data akurat tentang pelajar terdampak pandemi COVID-19 agar kebijakan yang dijalankan memastikan semuanya mendapat hak akan pendidikan.
"Data akurat akan menjadi pondasi bagi penyusunan kebijakan pembelajaran jarak jauh, memberi bantuan yang tepat penerima dan tepat guna," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Pembelajaran Jarak Jauh dianggap solusi terbaik saat masih pandemi
Puan mengatakan pandemi COVID-19 memberi dampak luas pada semua sektor, banyak orang mengalami penurunan penghasilan, bahkan sampai ada yang kehilangan pekerjaan.
Menurut dia, di saat yang bersamaan, ada perubahan model belajar yang semula tatap muka di sekolah, menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang membutuhkan fasilitas tambahan seperti internet dan perangkat pendukungnya.
"Pelajar di Indonesia membutuhkan akses internet, membutuhkan kuota internet maupun pulsa untuk dapat mengikuti pelajaran daring. Tapi, belum semua pelajar bisa mengakses internet karena keterbatasan," ujarnya.
Baca juga: Perpaduan kurikulum permudah siswa belajar saat pandemi COVID-19
Pada sisi lain menurut Puan, tenaga pendidik juga harus melakukan berbagai penyesuaian metode pembelajaran di masa darurat ini.
Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah harus memastikan skema penggunaan dana BOS untuk membantu siswa mendapat kuota internet berjalan dengan baik.
Puan menegaskan bahwa DPR RI sangat berharap pemerintah dapat melakukan terobosan untuk penyesuaian sistem pendidikan nasional pada masa darurat akibat COVID-19.
"Kebutuhan pelajar juga bertambah sehingga menuntut tenaga pendidik meningkatkan keterampilannya, salah satunya penguasaan teknologi digital," katanya.
Baca juga: Legislator puji respons cepat Kemendikbud luncurkan kurikulum darurat
Baca juga: Rektor UT: PJJ tidak menyenangkan karena terjadi salah kaprah
Dia menilai pembangunan sumber daya manusia Indonesia jangan sampai terhambat karena pandemi COVID-19 karena nasib Indonesia ke depan ditentukan generasi muda yang saat ini tetap berjuang menjalani pembelajaran jarak jauh di masa pandemi.
Puan juga meminta pemerintah harus mampu memberikan solusi bagi para pelajar yang karena kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi belum bisa mengikuti proses pembelajaran.
"Pendidikan adalah hak setiap anak yang harus dipenuhi demi masa depan bangsa dan negara Indonesia," katanya.
Selain itu Puan juga mengapresiasi para Anggota DPR yang sudah menyediakan akses wifi di rumah aspirasi daerah pemilihan masing-masing. Dia berharap semua anggota DPR ikut membantu menyediakan akses wifi untuk kegiatan belajar mengajar masyarakat.
Baca juga: Kurikulum darurat pastikan kompetensi yang harus dicapai terpenuhi
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
