Dalam pertemuan itu, Gubernur Irianto melaporkan tiga hal penting yang sekarang sedang menjadi program prioritas di Kaltara.
Pertama, mengenai perkembangan terakhir rencana realisasi investasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan oleh PT Kayan Hydro Energi (PT KHE).
Irianto melaporkan, pada prinsipnya, sebagian besar proses perizinan sudah selesai tinggal beberapa yang masih dalam proses.
Perizinan yang diproses itu di antaranya, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di BKPM Pusat, dan rekomendasi persetujuan desain di Menteri PUPR.
Balai Bendungan telah menyampaikan ke PT. KHE rencana dalam waktu dekat akan diterbitkan rekomendasi dan PT. KHE juga akan melengkapi dokumen pendukung lainnya.
Baca juga: Proyek strategis nasional Kaltara perlu investasi Rp500 triliun
Selanjutnya, pembebasan lahan untuk jalan existing dari jalan PU ke lokasi Fasum Project masih dalam proses 4,8 Km.
Selain terkait perizinan, juga dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan peningkatan dan pengerasan akses jalan dari Tanjung Selor - Peso sepanjang 110 Km.
"Ini akan mengurangi biaya logistik dan mobilisasi peralatan dan material ke lokasi," katanya.
Yang kedua, Irianto memohon dukungan Presiden untuk percepatan realisasi pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi, sesuai Perpres Nomor 58 Tahun 2019.
Hingga kini, sesuai laporan sudah ada 5 Perusahaan yang dalam proses perizinan di kawasan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.
Baca juga: Gubernur Kalimantan Utara temui Menteri BUMN bahas infrastruktur
Di antaranya, ada PT. Indonesia Strategis Industri, dengan rencana luasan 4.600 hektare dan perkiraan investasi 3,9 miliar dolar.
Kemudian PT. Kayan Patria Propertindo di lahan seluas 380 hektare dan rencana investasi 107 juta dolar.
Ada juga PT. Adhidaya Suprakencana. Dengan rencana investasi 2,5 miliar dolar pada lahan seluas 314 hektare.
Keempat, PT. Albassam Petroleum Indonesia. Rencana investasinya 110 miliar dolar pada lahan seluas 1.542 hektare.
Dan kelima, PT. Aman Mulia Gemilang yang berencana menanamkan investasi sebesar 1 miliar dolar pada lahan seluas 5.145 hektare.
Semua perusahaan yang akan berinvestasi di KIPI Tanah Kuning Mangkupadi tersebut, sementara ini masih dalam proses perizinan.
Sambil menunggu revisi RTRW Kabupaten Bulungan yang sementara ini juga sedang berproses.
"Yang ketiga, saya mohon dukungan Bapak Presiden untuk percepatan realisasi pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Ini sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, di ibukota Provinsi Kalimantan Utara," katanya.
Irianto melaporkan juga, menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2018 tentang Percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, 6 poin yang tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah kita laksanakan.
Yaitu, percepatan proses perizinan, evaluasi Peraturan Daerah yang menghambat, fasilitasi percepatan ketersediaan lahan, prioritas APBD untuk pembangunan KBM, fasilitasi percepatan penyusunan RTRW dan RDTR, serta melaporkan hasil pelaksanaan Inpres.
"Melalui bapak Presiden, saya berharap bisa menyampaikan kepada para Menteri juga punya tanggung jawab sesuai dengan Instruksi Presiden tersebut," imbuhnya.
Pewarta: Iskandar Zulkarnaen
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
