sudah terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengapresiasi infrastruktur sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Saya meninjau command center dan pusat-pusat informasi pelayanan. Selanjutnya juga sangat bagus, sudah terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait agar ada interchange information antar-kementerian dan lembaga, sehingga pelayanan bisa lebih cepat dan lebih baik," kata Menko PMK usai meninjau infrastruktur teknologi informasi BPJS Kesehatan terkait JKN-KIS.

Muhadjir mengatakan peran BPJS Kesehatan telah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dalam hal akses jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan. Dia berharap BPJS Kesehatan mampu mengembangkan teknologi informasi lebih jauh lagi untuk meningkatkan kepuasan dan memberikan kemudahan akses bagi peserta.

Baca juga: Pemerintah gunakan data BPJS Kesehatan minimalkan risiko COVID-19
Baca juga: Erick ungkap utang BPJS Kesehatan Rp1 triliun kepada Kimia Farma


Muhadjir mengingatkan bahwa terlepas dari keberhasilan dan pencapaian yang berhasil diraih oleh BPJS Kesehatan, masih banyak hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan menjadi prioritas, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan secara kontinu.

“Komitmen peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan harus menjadi pedoman bagi seluruh jajaran untuk melakukan perbaikan layanan kepada peserta. Upaya peningkatan kualitas layanan kepada peserta hendaknya juga diiringi dengan sosialisasi dan edukasi publik secara masif karena pada hakekatnya masyarakat membutuhkan informasi terkait kepastian dan kemudahan akses tentang Program JKN-KIS sehingga masyarakat tidak mengalami misinformasi,” ujarnya.

Menko Muhadjir juga mengapresiasi BPJS Kesehatan yang turut membantu dalam penanganan penanggulangan COVID-19 melalui verifikasi rumah sakit yang memberikan pelayanan pada pasien virus corona baru. Menurut dia, verifikasi RS yang menangani pasien COVID-19 oleh BPJS Kesehatan sejauh ini telah berjalan dengan baik.

Baca juga: BPJS Kesehatan harap penyelenggaraan JKN-KIS harmonis di HUT ke-52
Baca juga: BPJS Kesehatan sebut penerapan tata kelola baik perkokoh ekosistem JKN


Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan penyelenggaraan program JKN-KIS dengan peserta lebih dari 221 juta penduduk Indonesia serta berbagai pemangku kepentingan harus terkoneksi dalam sebuah sistem teknologi informasi.

“Dari mulai kepesertaan, pelayanan, hingga pembayaran klaim, prosesnya berkaitan satu sama lain dan tanpa terputus melibatkan banyak stakeholder. Semua sistem yang kami kembangkan terintegrasi satu sama lain hingga akhirnya menghasilkan big data,” kata Fachmi.

Selain itu Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution juga memberikan apresiasi kepada Duta BPJS Kesehatan yang telah berperan penting dalam pembangunan nasional, termasuk pencapaian Nawacita yang menjadi kebijakan strategis Presiden.

“Selama ini para Duta BPJS Kesehatan telah bekerja keras membangun badan hukum publik BPJS Kesehatan sebagai lembaga nasional yang besar. Dengan semakin matangnya usia, diharapkan BPJS Kesehatan dapat secara optimal menjalankan rencana strategis dan target-target yang sudah ditentukan sesuai dengan arah kebijakan organisasi,” ucapnya.

Baca juga: Aplikasi Mobile JKN jadi pilihan Arneta untuk akses mudah JKN-KIS
Baca juga: Peserta asal Depok rasakan manfaat JKN-KIS

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020