Muzani sampaikan urgensi pembangunan SDM kepada Presiden

Muzani sampaikan urgensi pembangunan SDM kepada Presiden

Wakil Ketua MPR RI yang juga Sekjend Partai Gerindra Ahmad Muzani. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/aa. (ANTARAFOTO/ANDIKA WAHYU)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo terkait urgensi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang harus tetap dilakukan secara maksimal, termasuk selama masa pandemi COVID-19.

"Walaupun pembangunan SDM Indonesia saat ini menjadi persoalan serius karena bersamaan dengan pandemi COVID-19. Kegiatan belajar mengajar saat ini tidak ada lagi dilakukan secara langsung, tetapi melalui metode daring," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya usai dirinya bersama para Pimpinan MPR RI bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Rabu.

Muzani khawatir metode pembelajaran secara daring itu dapat menurunkan kualitas pendidikan bangsa dan berujung pada rendahnya kualitas SDM Indonesia.

Baca juga: MPR siapkan berbagai skenario pelaksanaan Sidang Tahunan 2020
Baca juga: MPR dukung tambahan anggaran sektor pertanian atasi pandemi
Baca juga: MPR: Transformasi pendidikan harus perhatikan kualitas-kuantitas guru


Selain itu menurut dia, metode pendidikan daring itu dikhawatirkan menimbulkan beragam masalah misalnya banyak tenaga pengajar dan pelajar yang tidak dapat mengakses internet, sehingga pendidikan jarak jauh ini tidak bisa dilakukan secara efektif.

"Di sisi lain, ternyata pendidikan jarak jauh ini juga menimbulkan problem mutu, karena ketidakcukupan antara pengajar dengan murid yang menyebabkan cara pendidikan tidak bisa dikontrol, baik karakter ataupun kualitas lainnya, akan tetapi hal ini tetap berlangsung," ujarnya.

Muzani menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi telah merumuskan pemberian kuota internet kepada pendidik dan pelajar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di rumah. Selain itu menurut dia, subsidi "rapid test" bagi para santri telah dialokasikan sebesar Rp2,6 triliun oleh Pemerintah Pusat.

Dia menjelaskan, subsidi tersebut nantinya akan diberikan kepada penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kategori pondok pesantren sekitar Rp30 juta hingga Rp50 juta.

Subsidi tersebut diberikan karena besarnya biaya "rapid test" yang saat ini dibebankan kepada para santri yaitu berkisar antara Rp300.000 hingga Rp400.000 per orang.

"Soal subsidi ini tentu saja merupakan kabar bagus bagi perjuangan kami di parlemen," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun sejumlah sarana sehingga protokol kesehatan dapat diterapkan di lingkungan pondok pesantren.

Menurut dia, kebijakan tersebut membawa "angin segar" bagi Partai Gerindra karena sebelumnya, Fraksi Gerindra DPR RI telah meminta pemerintah agar dapat memberikan subsidi kuota internet kepada para pelajar, mahasiswa, dan santri.

"Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring selama masa pandemi COVID-19. Sementara, proses belajar mengajar dari jarak jauh mengalami banyak hambatan, mulai dari ketersediaan alat hingga akses jaringan bagi siswa maupun guru," katanya.

Padahal dia menilai, prioritas Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju adalah membangun SDM yang berkualitas.

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020