Kemenhub: Sistem komunikasi logistik cegah praktik monopoli tol laut

Kemenhub: Sistem komunikasi logistik cegah praktik monopoli tol laut

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Capt Wisnu Handoko menjelaskan terkait sistem komunikasi logistik (logistic communication system) dalam mencegah praktik monopoli dalam program tol laut di Jakarta, Rabu. (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Wisnu Handoko menilai bahwa sistem komunikasi logistik (logistic communication system/LCS) bisa mencegah praktik monopoli dalam perdagangan barang di tol laut.

"Sebetulnya kita ciptakan LCS ini untuk mengatasi isu masalah monopoli karena kalau manual kita enggak bisa mengontrol, makanya kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum, apabila ada indikasi monopoli bisa diberi peringatan kepada pelaku-pelakunya," kata Wisnu kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Wisnu menuturkan sistem tersebut juga sangat penting untuk diketahui Kementerian Perdagangan untuk mengetahui barang-barang apa saja yang secara statisik dibutuhkan di suatu daerah atau kepulauan beserta jumlahnya.

Baca juga: KPPU: Semua pihak yang terkait monopoli tol laut akan dipanggil

"Memang ada sedikit pekerjaan karena harus meng-'input' (memasukan data), tapi penting sekali dalam rangka mengendalikan harga. Jumlahnya tahu, stoknya tahu, otomatis bisa mengontrol harga dengan baik," katanya.

Ia menjelaskan LCS meerupakan wadah digital untuk pemesanan kontainer dengan mendata pengirim, penerima, jenis barang berikut jumlahnya secara detil yang sebelumnya belum ada di pelayaran komersial.

"Kita sebut 'packing list' atau detil manifest dari isi kontainer ini," katanya.

LCS yang dikembangkan BUMN Telkom dan diterapkan mulai 2018 itu akan terus diperbarui agar ke depan mampu membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifes dan biaya pengiriman, data statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting.

Baca juga: Pemerintah diminta tegas tetapkan harga Tol Laut cegah monopoli

Lebih lanjut, ia menjelaskan pada informasi muatan dan ruang kapal ini, pihaknya akan memfasilitasi proses bisnis pemesanan, pengiriman kontainer, transparansi standardisasi biaya logistik dan disparitas harga barang pokok dan penting.

Wisnu menambahkan ke depannya sistem LCS juga akan diterapkan untuk pengoperasian kapal ternak

"Ke depannya tidak hanya kapal tol laut barang, tapi juga ternak untuk mensuplai daging ke Jakarta, kita akan kontrol dengan logistic communication system," katanya.

Selain itu, LCS juga sesuai diterapkan dalam normal baru ini karena mengurangi kontak fisik antara operator dengan penerima maupun pengirim barang.

"Nantinya, tidak hanya menghilangkan kontak fisik, tetapi juga bisa merangsang persaingan sehat karena pelaku usaha bakal saling memantau harga yang diterapkan masing-masing. Para pelaku bisnis wajib mengunggah biaya jasa mereka masing-masing," jelasnya.

Kemenhub berharap agar tol laut logistik pada masa normal baru bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha perdagangan barang pokok dan penting antarpulau untuk semakin meningkatkan volume pengiriman barang dalam memenuhi kebutuhan daerah.

Saat ini, pertumbuhan jumlah trayek tol laut terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sejak diluncurkan pada akhir 2015, jumlah trayek tol laut sudah sebanyak 26 trayek pada 2020. Dari jumlah rute itu, tujuh rute dilayani oleh pelayaran swasta nasional.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara Widodo Setiadi yang merupakan operator Pelabuhan Marunda, mengungkapkan pihaknya sebagai perusahaan swasta ingin berkolaborasi dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mencapai program-program pemerintah, termasuk program Tol Laut.

"Kami tidak ingin menjadi kompetitor, kami ingin kolaborasi untuk membantu pencapaian-pencapaian program pemerintah, kita bisa berpartisipasi," kata Widodo.

Untuk itu, ia mengatakan pemerintah agar lebih memberikan peluang seluas-luasnya kepada swasta untuk terlibat, terutama proyek strategis nasional (PSN).

"Karena membangun negara itu tugas warga negara tanpa kecuali," katanya.

Tekait program Tol Laut, Widodo menilai program tersebut merupakan upaya untuk menurunkan biaya logistik yang saat ini masih di posisi 25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Program tol sangat baik kalau kita lihat programnya Pak Jokowi untuk mendukung bagaimana biaya logistik bisa diturunkan. Dari sisi pengusaha, salah satu cara program tol laut bagaimana sarana dan sarana termasuk operator yang meng-handle tol laut ini bisa ditingkatkan, terutama daerah-daerah terpencil," katanya. (INF)
Pewarta : Juwita Trisna Rahayu
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020