Kemendikbud katakan syarat usia merujuk pada PP

Kemendikbud katakan syarat usia merujuk pada PP

Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/6/2020). ANTARA/Indriani

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan syarat usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP).

"Rujukannya dari PP 17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang mana memuat mengenai batas usia siswa. Itulah yang menjadi dasar dalam Permendikbud 17/2017 dan Permendikbud 44/2019," ujar Hamid di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan Permendikbud 44/2019, dijelaskan bahwa persyaratan calon peserta didik baru kelas satu SD berusia tujuh tahun hingga 12 tahun, atau paling rendah enam tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Sedangkan untuk SMA/SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Baca juga: Pelajar peraih ratusan penghargaan gagal PPDB jalur prestasi
Baca juga: Anggota DPR: Kemendikbud tinjau ulang juklak dan juknis PPDB Jakarta


Hamid mengatakan bahwa PPDB berbasiskan zonasi merupakan keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang kurang mampu. Jika menggunakan seleksi berbasis nilai, banyak anak dari keluarga tidak mampu yang kesulitan bisa bersekolah di sekolah negeri karena tidak bisa mengakses pendukung pembelajaran. Akibatnya sekolah terkastanisasi yakni sekolah favorit dan nonfavorit. Label itu perlahan dihilangkan Kemendikbud dengan PPDB zonasi yang dimulai pada 2017.

Berdasarkan Pasal 24 Permendikbud 44/2019 juga, lanjut Hamid, disebutkan bahwa seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas satu SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia dan jarak tempat tinggal.

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur, zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Untuk jalur zonasi kuotanya paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15 persen dari daya tampung sekolah, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen dari daya tampung sekolah, dan jika terdapat sisa kuota dapat digunakan untuk jalur prestasi.

"PPDB tahun ini lebih longgar. Kalau tahun sebelumnya, kuota zonasi itu paling sedikit 90 persen. Namun sekarang paling sedikit 50 persen. Untuk jalur prestasi juga begitu, tahun ini bisa mencapai 30 persen," kata Hamid lagi.

Baca juga: Legislator: PPDB DKI prioritas usia harus dicabut
Baca juga: Kemendikbud izinkan penambahan siswa jalur zonasi RW di DKI Jakarta


Untuk kasus PPDB DKI Jakarta, lanjut Hamid, Kemendikbud mengizinkan penambahan kapasitas rombongan belajar hingga 40 siswa untuk jenjang SMA/SMK.

Sejumlah daerah saat ini sedang melakukan PPDB baik secara daring maupun luring. Untuk luring dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

Baca juga: Keluhkan PPDB, puluhan orang tua siswa datangi Disdik Kota Bandung
Baca juga: KPAI terima 75 pengaduan terkait PPDB 2020
Pewarta : Indriani
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020