“Saya menyambut baik dengan rencana kerjasama ini. DPD RI sejak saya pimpin punya prinsip, kami jangan bawa masalah pusat ke daerah. Saya minta setiap anggota DPD RI bawa masalah daerah ke pusat, untuk kami carikan jalan keluarnya,” kata LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan ada beberapa aspirasi dan isu di daerah yang telah berhasil ditemukan jalan keluarnya bersama eksekutif.
Baca juga: Pimpinan DPD bertemu presiden sampaikan hasil pengawasan lembaga
Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin berpendapat lembaganya masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Menurut dia, posisi DPD RI di dalam sistem bikameral masih belum kuat, namun posisi DPD RI saat ini semakin menguat, dimana dulunya hanya sekedar menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU), saat ini sudah mulai dilibatkan dalam pembahasan RUU.
“Juga memiliki fungsi pengawasan yang menjadi kekuatan dalam kinerja DPD RI sebagai wakil daerah, karena itu DPD RI membutuhkan sinergitas untuk penguatan sebagai lembaga perwakilan daerah,” ujarnya.
Dia mengatakan, meskipun secara kelembagaan belum sekuat DPR, tapi harapan daerah untuk penyaluran aspirasinya yang formal jalurnya ke DPD RI.
Menurut dia, pengaduan dari manapun selalu diterima, tidak melihat dari mana sehingga dibutuhkan sinergitas untuk penguatan melalui pembangunan opini publik.
Baca juga: LaNyalla: Mayoritas senator tolak RUU HIP
“Kami perlu mengkomunikasikan kinerja DPD. Banyak kerja-kerja DPD dalam 6 bulan ini yang konkrit yang harus dikomunikasikan,” kata Sultan.
Ketua Umum PWI, Atal S. Depari menilai DPD RI sebagai sebuah lembaga parlemen yang layak disuarakan ke masyarakat.
Dia menilai DPD RI saat ini dinilai sebagai “corong” aspirasi masyarakat yang terus berjuang untuk kepentingan daerah.
“Kami berharap ada sinergi dan kerja sama antara DPD RI dengan PWI. Dengan jaringan media di bawah PWI, program-program DPD RI dapat dipublikasikan secara serentak. Dengan misi DPD RI yang mencakup seluruh daerah di Indonesia, kerjasama PWI dengan DPD RI akan sangat strategis,” ujarnya.
Atal mengatakan DPD RI merupakan lembaga yang telah terbukti dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi daerah ke pusat karena itu banyak kinerja positif DPD RI yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Hal itu menurut dia bisa dari program kelembagaan ataupun program dari setiap Senator atau anggota DPD RI.
Baca juga: Komite I DPD RI tolak pilkada serentak Desember 2020
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
