Wapres minta MUI bantu pemerintah sosialisasikan protokol kesehatan

Wapres minta MUI bantu pemerintah sosialisasikan protokol kesehatan

Dokumentasi - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pernyataan pers lewat telekonferensi dengan wartawan dari rumah dinas wapres di Jakarta, Senin (8/6/2020). ANTARA/HO-Asdep KIP Setwapres/aa.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta seluruh ulama di daerah, melalui perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), membantu pemerintah dalam menyampaikan pentingnya menaati protokol kesehatan COVID-19 pada masa transisi menuju era tatanan baru (new normal).

"Saya kira perlu bagi kita, para pimpinan MUI di seluruh Indonesia untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya protokol kesehatan, menjaga jarak atau physical distancing, menggunakan masker, mencuci tangan, melakukan tes masif, dan jangan sampai ada yang mengambil jenazah (korban) COVID-19 sebab itu sangat berbahaya," kata Ma'ruf Amin saat menyampaikan sambutan dalam halalbihalal virtual MUI se-Indonesia, Jumat.

Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum nonaktif MUI mengatakan bahwa peran ulama penting pada masa transisi pandemik COVID-19.

Menurut Ma'ruf, masyarakat saat ini sedang mengalami perasaan gembira yang berlebihan karena merasa sudah melewati masa kritis saat menjalani pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Ganjar Pranowo akui banyak warga desa salah pahami normal baru

Baca juga: Penerapan ruang kerja fleksibel ASN tetap disertai unsur kedisiplinan

"Sekarang kelihatannya masyarakat itu euforia karena pintunya dibuka, lantas masyarakat seperti tidak lagi (peduli). Padahal, justru harus lebih ketat melaksanakan protokol kesehatan," kata Wapres menegaskan.

Padahal, lanjut Ma'ruf Amin, masa transisi sebenarnya lebih berbahaya daripada saat penerapan PSBB karena sebagian kegiatan sehari-hari masyarakat sudah boleh dilakukan. Dalam hal ini, kedisiplinan dan ketaatan terhadap protokol kesehatan menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan masyarakat saat ini.

Ma'ruf juga menyayangkan adanya kelompok masyarakat yang menolak pelaksanaan tes cepat secara masif, pengusiran terhadap petugas kesehatan, hingga pemaksaan untuk membuka jenazah yang sudah dikemas sesuai dengan protokol kesehatan.

"Bahkan, ada yang mau dites malah tidak mau, bahkan tim yang mau mengetes malah diusir, yang lebih parah lagi ada jenazah COVID-19 diambil, dibawa. Ini bahaya, dharar-nya akan makin besar," katanya.

Oleh karena itu, Ma'ruf meminta kepada seluruh pimpinan MUI di daerah untuk menggalakkan lagi sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat supaya menaati aturan-aturan sesuai dengan protokol kesehatan.

Baca juga: Empat penjemput paksa jenazah positif COVID-19 jadi tersangka

Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020