Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi kesiapan Kementerian BUMN dalam rangka melakukan protokol New Normal atau normal baru dalam kaitan dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 di berbagai BUMN.

"Secara garis besar kami nilai Kementerian BUMN sudah sangat siap melaksanakan protokol New Normal dalam kaitan dengan pencegahan dan penanganan COVID-19," kata Dasco dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebagaimana diketahui, Dasco yang juga menjabat sebagai Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR RI juga telah mengunjungi sejumlah institusi termasuk dengan jajaran Kementerian BUMN, Kamis (28/5).

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut setelah 27 Mei lalu, 100 persen BUMN telah siap menghadapi normal baru.

Menteri BUMN lebih lanjut menuturkan, setiap BUMN telah membentuk task force atau gugus tugas penanganan COVID-19 dengan fokus perhatian khususnya pada melakukan antisipasi skenario normal baru.

"Setiap BUMN juga telah menyusun protokol penanganan COVID-19. Khususnya, tidak hanya terbatas pada proteksi human capital seperti karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis dan stakeholders lainnya," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir dalam video konferensi di Jakarta, Selasa (26/5) menyampaikan bahwa dalam menerapkan protokol COVID-19 di lingkungan BUMN, pihaknya tetap mengupayakan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi.

"Yang namanya protokol COVID-19 harus seimbang, antara keselamatan kesehatan dan pelan-pelan juga menghidupkan ekonomi," ucap Menteri BUMN.

Erick mengatakan kesiapan BUMN menerapkan protokol kenormalan baru itu mengantisipasi pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah daerah.

"BUMN ada di setiap daerah, kalau tiba-tiba ada kelonggaran PSBB kita tidak bingung, pemerintah daerah punya keputusan masing-masing. Kita tidak mungkin PSBB longgar baru kita siapkan protokolnya," ucapnya.

Erick mengemukakan tiga poin penting dalam penerapan protokol kenormalan baru BUMN, yakni pola kerja yang fleksibel, penerapan kesehatan yang ketat, dan akselerasi teknologi.

Baca juga: Wilayah penerapan tatanan normal baru akan diperluas
Baca juga: Presiden perintahkan susun strategi promosi pariwisata normal baru
Baca juga: Erick: Sebanyak 86 persen BUMN siap terapkan protokol kenormalan baru

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2020