"Kami siap saja andaikata nanti kami ditugaskan untuk menambah, memperpanjang waktu sampai bulan Desember nanti berkaitan dengan bansos khusus," kata Hartono dalam konferensi pers di kantor Kemensoso di Jakarta pada Kamis.
Hartono mengaku telah mendapatkan informasi terkait perpajangan penyaluran bantuan non-reguler tersebut.
Dia juga mengatakan tengah melakukan konsolidasi dengan kementerian lain terkait usulan penerima bansos, termasuk satu juta nelayan dan petambak yang diminta Presiden menjadi penerima bansos demi mengurangi dampak COVID-19.
Baca juga: Warga Kota Tangerang terima bansos tahap III dari kemensos
Baca juga: Kemensos beri pelatihan warga tak terdata di penampungan sementara
Sebagai bentuk jaring sosial selama pandemi COVID-19 pemerintah sudah menyalurkan beberapa bantuan non-reguler kepada masyarakat termasuk Bansos Sembako untuk 1,9 juta KK di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) serta Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 9 juta KK di daerah lain di luar Jabodetabek.
Bantuan non-reguler itu disalurkan kepada mereka yang belum mendapatkannya dari program reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Untuk BST, dari 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditargetkan, Kemensos sudah mendapatkan data 8.731.937 KK dari daerah. Penyaluran semua BST diharapkan dapat selesai pada Juni 2020.
Dia meminta agar pemerintah daerah segera memenuhi data-data sesuai kuota yang ada, jika tidak dilakukan tepat waktu maka kuota itu akan dapat dialihkan ke daerah lain untuk mempercepat penyaluran BST.
"Tolong bisa disampaikan supaya kita betul-betul menindaklanjuti arahan Presiden dan Pak Menteri supaya kita bisa membagi bantuan sosial yang memang diperlukan," kata dia.*
Baca juga: Kemensos selesaikan BST tahap satu Kabupaten Bekasi dalam empat hari
Baca juga: BGR Logistics siap distribusikan bansos milik Kemensos
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
