Gubernur Jambi : Pemangku kepentingan harus lebih siap cegah karhutla

Gubernur Jambi : Pemangku kepentingan harus lebih siap cegah karhutla

Semua pemangku kepentingan harus lebih siaga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bila terjadi bisa segera mengendalikannya sehingga tidak menjadi kebakaran besar, kata Gubernur Jambi H Fachrori Umar di Jambi, Selasa. (ANTARA/HO/Humas Prov Jambi)

Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi H Fachrori Umar mengingatkan semua pemangku kepentingan di provinsi tersebut harus lebih siap siaga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bila terjadi bisa segera mengendalikannya sehingga tidak menjadi kebakaran besar.

Penegasan tersebut disampaikanya dalam video conference Antisipasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi Tahun 2020 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kantor Gubernur Jambi, Selasa.

Ikut pada kegiatan itu Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi, Danrem 042/Gapu, Kolonel Kav M Zulkifli, Penjabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman, kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kepala BMKG Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi Fachrori Umar sangat berharap agar upaya pencegahan benar-benar dikedepankan, supaya tidak sampai terjadi kebakaran, karena jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, apalagi di areal gambut, sangat sulit untuk memadamkannya.

Fachrori menjelaskan upaya pencegahan karhutla yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan tim terpadu di Provinsi Jambi yaitu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota

Kemudian Polda Jambi membuat program asap digital, yaitu pemasangan kamera CCTV pada areal kehutanan dan perkebunan, bekerja sama dengan PT Telkom untuk memantau secara real time 24 jam kondisi karhutla

Baca juga: Siapkan satgas, Menteri LHK: Antisipasi karhutla tetap prioritas
Baca juga: KLHK miliki sistem satelit bisa jerat pembakar lahan


Selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui anggaran TP BRG juga memasang dua unit CCTV di lokasi rawa karhutla, yaitu di Tahura Orang Kayo hitam dan HLG Londrang

Selain itu dilakukan patroli terpadu, ground check hotspot, penyiapan regu dan sarana prasarana karhutla pada pemegang izin kehutanan dan perkebunan (monev) serta imbauan melalui media cetak dan elektronik lebih diintensifkan setelah ditetapkan status siaga karhutla oleh Gubernur Jambi.

"Tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meminimalisir dan mengantisipasi karhutla dengan cara mengoptimalkan pencegahan dengan melibatkan semua unsur, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat," kata Fachrori.

Fachrori menjelaskan, dari luas daratan Provinsi Jambi 5,1 juta hektare, kawasan hutan sebanyak 2,1 juta hektare (42 persen) dan Provinsi Jambi memiliki lahan gambut 617.562 hektare, yang tersebar di Kabupaten Muarojambi, Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung Barat, Sarolangun, Merangin dan Kota Jambi.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi menyatakan, pencegahan dan pengendalian karhutla ini merupakan salah satu atensi dalam rapim Polri beberapa waktu yang lalu.

Dia sangat mendukung pembangunan resort untuk pengendalian karhutla, seperti yang diusulkan oleh Kementerian LHK, namun menyarankan agar resort harus dekat dengan sumber air atau tempat air, karena jika resort jauh dari sumber air maka pemadaman tidak akan efektif manakala terjadi karhutla.

Baca juga: Awal Mei hujan buatan mulai dilakukan cegah karhutla

Selain itu, Kapolda mengharapkan dukungan dari Kementerian LHK untuk mengakses lokasi atau kawasan yang berada di bawah Kementerian LHK.

Danrem 042/Gapu, Kolonel Kav M Zulkifli mengatakan, Korem 042/Gapu selama ini mengerahkan pasukan di sekitar titik-titik lokasi karhutla dan menyiagakan pasukan 5 SSK, serta menyiagakan peralatan pemadaman karhutla.

Sekjen Kementerin Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono memberikan arahan tentang pencegahan karhutla di Provinsi Jambi, disertai penjelasan kondisi hutan dan lahan di Provinsi Jambi, termasuk areal gambut.

Hal yang paling mengemuka dari arahan Sekjen KLHK ini adalah agar pemerintah daerah dan tim terpadu membangun resort untuk pemadaman karhutla di lokasi yang dekat dengan lokasi yang rawan karhutla, bukan di kota. Karena jika harus bergerak dari kantor yang umumnya lokasinya di kota, maka operasional tidak akan efektif.

Bambang Hendroyono mengingatkan agar Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, Danrem 042/Gapu dan tim terpadu juga melibatkan perusahaan yang mengelola konsesi hutan dan lahan, terutama dalam mencegah terjadinya karhutla.

Selain itu, Bambang Hendroyono mengatakan, jika sebelumnya water bombing kerap dilakukan utuk memadamkan karhutla, maka pada tahun 2020 water bombing juga akan dilaksanakan sebelum terjadi karhutla, untuk mencoba membasahi lokasi-lokasi yang rawan karhutla, sehingga potensi terjadi karhutla semakin kecil.

Baca juga: Walhi Sumsel prediksi terjadi karhutla lebih parah
Baca juga: Kartini-kartini pengendali api dan pelindung Bumi

 
Pewarta : Syarif Abdullah dan Dodi Saputra
Editor: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2020