Jangan sampai ada gejolak karena jumlahnya berkurang atau tidak sesuai dengan list
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran Direktur Reserse Kriminal Polda se-Indonesia untuk mengawal distribusi bantuan jaring pengaman sosial, agar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Cek jalur PKH, jalur prakerja dan bantuan lewat dana desa. Apakah sesuai dengan list yang sudah ditentukan," kata Komjen Sigit melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

Sigit juga meminta jajarannya untuk mengecek jika terdapat pihak-pihak yang memotong nilai bantuan tunai untuk masyarakat.
Baca juga: Wapres-Menko PMK bahas distribusi bansos nontunai

Ia meminta masyarakat yang belum mendapatkan bantuan untuk segera melaporkan diri, agar tidak ada warga yang merasa berhak namun tidak mendapatkan bantuan.

"Jangan sampai ada gejolak karena jumlahnya berkurang atau tidak sesuai dengan list, berikan asistensi terhadap bantuan tunai, sehingga tidak ada kesalahan. Koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi, apabila ada kesulitan masalah asistensi di daerah," ujarnya pula.

Sigit juga mengingatkan kepada Satgas Pangan Polri untuk terus memantau harga-harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah agar tidak terjadi permainan harga atau penimbunan sembako.

"Cek realisasi dan distribusi dari sembako agar tepat waktu antara lain realisasi distribusi gula, realisasi distribusi bawang dan penyerapan hasil panen padi. Cek ketersediaan beras di Bulog dan penyerapannya," kata mantan Kadiv Propam Polri ini lagi.
Baca juga: Parigi Moutong bentuk tim koordinasi awasi distribusi Bansos pangan


Pihaknya juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang warga untuk melakukan mudik demi memutus rantai penyebaran Virus Corona. Terkait hal itu, dia meminta agar kebijakan tersebut dikawal oleh seluruh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Polda se-Indonesia melalui pendekatan yang persuasif.

"Menghadapi pelaku mudik yang memaksakan diri di check point, lakukan dengan secara persuasif, beri pemahaman bahwa mudik berisiko akan membawa carrier, ada permintaan kepala daerah agar warganya tidak mudik dan ada ketentuan diisolasi saat sampai di daerah mudik," katanya lagi.
Baca juga: Sepuluh kelurahan di Jakarta Barat sasaran distribusi logistik PSBB
 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020