Pakar komunikasi sebut penanganan COVID-19 melebar ke aspek politik

Pakar komunikasi sebut penanganan COVID-19 melebar ke aspek politik

Dokumentasi - Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) terdampak perpanjangan masa "Lockdown" di Malaysia tiba di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai di Dumai, Riau, Jumat (27/3/2020). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/ama/aa.

Jakarta (ANTARA) - Pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia Dr Firman Kurniawan Sujono mengatakan penanganan COVID-19 di Tanah Air melebar ke aspek politik yang diyakini akan memperlambat penanganan pandemi itu.

Firman melihat ekologi permasalahan penanganan COVID-19, bukan hanya permasalahan penularan dan penyembuhan maupun urusan kesehatan atau sosial dan ekonomi belaka. Namun, ada aspek politik yang sangat kental.

Baca juga: Pakar minta masyarakat hanya percaya informasi dari sumber kredibel

"Opsi-opsi penyelesaian penularan tidak sesederhana direspons dalam kacamata kesehatan, sosial dan ekonomi semata, namun justru menjadi simbolisasi dukungan politik tertentu. Ini sangat disayangkan dan makin memperlambat penanganan COVID-19," ujar Firman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Opsi karantina wilayah atau "lockdown" misalnya, baik dari segi pendukung ataupun yang menolak, tidak memiliki basis data yang memadai.

Karantina wilayah di India, Amerika Serikat maupun Italia telah menimbulkan masalah baru, seperti membeli secara panik (Amerika Serikat), ancaman orang berekonomi lemah (India) atau mudik besar besaran (Italia). Meskipun di tiga negara tersebut menerapkan karantina wilayah, belum terbukti efektif menurunkan angka penularan.

Begitu juga, untuk argumentasi yang menolak opsi karantina wilayah seperti di Rusia, yang juga belum terbukti menekan penularan virus yang menyerang saluran pernafasan itu.

Baca juga: Sosiolog: Pembatasan sosial skala besar lebih longgar dari "lockdown"

Baca juga: Luhut Panjaitan: Karantina wilayah akan diputuskan minggu ini

Baca juga: Wapres: PSBB dan Karantina Wilayah Terbatas efektif atasi COVID-19


"Persoalan utamanya bukan karantina wilayah atau tolak karantina wilayah. Apalagi, karantina wilayah yang secara dangkal dimaknai secara politis," kata dia.

Semua pihak perlu kembali ke akar penularan, yakni virus menyebar melalui percikan ludah atau droplet. Maka minimalisasi penyebaran droplet bisa dilakukan dengan menjaga jarak fisik dengan disiplin, waspada pada kebersihan diri dan meningkatkan imunitas tubuh.

"Untuk mencapai itu semua, yang tak kurang pentingnya adalah kejelasan informasi. Apa yang harus segera dilakukan oleh masyarakat harus disampaikan secara masif, serentak dan bagaimana tindak lanjutnya. Opsi-opsi yang tersedia pun, dikaji secara memadai dalam kacamata persoalan substansial dan mengesampingkan kecurigaan dalam dukung-mendukung urusan politik," paparnya.

Baca juga: Pakar katakan pemerintah perlu petakan komunitas tangani COVID-19

Jika hanya berkutat pada perdebatan di luar urusan kesehatan, lanjut dia, selain korban tambah banyak, upaya menekan angka kematian juga tak kunjung memperoleh hasil yang menggembirakan.

"Tak salah jika masalah melebar ke urusan yang lebih dalam dan makin sulit diatasi. Malah yang sebenarnya mengkhawatirkan saat ini, jangan-jangan kita belum pernah masuk pada hari pertama penanganan penularan bersama yang benar menurut karakteristik COVID-19. Sementara beberapa pihak yang sudah patuh karantina mandiri, sudah mulai bosan dan frustrasi dengan karantinanya," tutur Firman.
Pewarta : Indriani
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020