"Pak Mendagri tidak pernah memberi respons soal karantina wilayah Papua, karena kan sudah ada dalam undang-undang," kata Bahtiar, di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Mendagri: Banyak cara selain karantina wilayah
Menurut dia, penetapan karantina wilayah (lockdown) dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
"Dan penetapan karantina wilayah dilakukan sesuai UU Nomor 6 Tahun 2018, itupun dilakukan setelah melalui koordinasi dengan Menkes dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," kata dia.
Baca juga: Mendagri: Hentikan kerumunan massa
Merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, kata Bahtiar, ada beberapa macam karantina yaitu karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit. Kemudian, penjelasan dan syarat dilakukan karantina itu diatur dalam beberapa pasal di dalamnya.
Dari aturan perundangan-undangan tersebut, menurut dia, Mendagri tidak pernah berkomentar soal karantina di wilayah manapun termasuk untuk wilayah Papua.
Baca juga: Mendagri libatkan kepala daerah dalam penanganan COVID-19
"(Mendagri tidak berkomentar) karena karantina telah diatur oleh undang-undang, dan dikoordinasikan secara resmi melalui Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang telah dibentuk," ucapnya.
Sebelumnya beredar berita, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disebut tak setuju dengan Pemerintah Provinsi Papua yang menutup akses ke wilayahnya karena COVID-19.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
