Dinas penanaman modal daerah "dianaktirikan", Bahlil minta dana khusus

Dinas penanaman modal daerah

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. ANTARA/HO BKPM/pri.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah.

Menurut Bahlil Lahadalia, dana tersebut merupakan salah satu aspirasi daerah yang disampaikan dalam acara sehari sebelumnya, yakni Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bagi Pemerataan Investasi, di mana ia menggali masukan dari daerah terkait perkembangan penanaman modal di daerah.

"Mereka ini merasa seperti anak tiri di bangsa ini. Kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK-nya untuk kabupaten/kota. DPMPTSP yang tugasnya berat, menyelesaikan investasi, mengurus izin itu nggak pernah ada DAK-nya," kata Bahlil Lahadalia dalam Rakornas Investasi 2020 di Jakarta, Kamis.

Saat menyampaikan hal tersebut, Bahlil pun sempat menggoda Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang juga hadir dalam acara itu.

Baca juga: Presiden puji kerja Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

"Begitu saya menyampaikan tidak ada dana DAK-nya, ibu Menkeu Sri Mulyani langsung ketawa tersipu-sipu di atas. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk teman teman (DPMPTSP)," ujarnya.

Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengatakan DPMPTSP selalu dijadikan dinas kelas tiga. Padahal, investasi saat ini tengah jadi arah kebijakan utama pemerintah.

"Bahkan 76 persen pendapat negara, mohon dikoreksi ibu Menkeu, itu datangnya dari pajak, kalau tidak salah pajak badan yang motor penggeraknya adalah Dinas PMPTSP. ini juga keluhan mereka," jelasnya.

Selain soal DAK, Bahlil juga menyampaikan kekhawatiran jajaran daerah terhadap kriminalisasi atas kebijakan administrasi.

"Kalau boleh, Pak Presiden, lewat UU Omnibus Law kami mohon kiranya kepala dinas yang meneken semua izin dilindungi. Kalau persoalan administrasi, mohon jangan dipidanakan tapi kalau korupsi sikat saja Pak, karena memang mereka harus tanggung jawab pada perbuatannya," pintanya.

Baca juga: Bahlil siap pasang badan jika bawahannya dipidana beri izin investasi

Terakhir, Bahlil mengatakan selama ini lembaga itu mempromosikan investasi tanpa arahan terstruktur atas potensi sumber daya yang ada.

Menurut dia, selama ini pihaknya mempromosikan potensi investasi tanpa arahan rinci. Misalnya, terkait investasi tambang seharusnya ada di daerah mana, izinnya apa saja, dan lain sebagainya.

"Mohon arahan Pak Presiden, Menkeu, bisakah kita buat program agar kemudian kita melakukan marketing ke negara lain. Selama ini kita mengarang bebas dengan Indonesia 270 juta orang. Tapi begitu ditanya tambang di mana, izin di mana. Kita enggak punya. Beda dengan saya dulu pengusaha bawa proposal lengkap. Ini kita enggak punya," katanya.

Baca juga: Bahlil lapor Presiden ada gubernur belum alihkan kewenangan perizinan
 
Pewarta : Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020