Menko PMK akan koordinasikan program penurunan kemiskinan dan stunting

Menko PMK akan koordinasikan program penurunan kemiskinan dan stunting

Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangan pada media di Jakarta, Selasa (11/2/2020). ANTARA/HO-Kemenko PMK

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan mengkoordinasikan Program Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting agar lebih tepat sasaran dan efisien menanggulangi masalah tersebut.

“Kita harus melakukan koordinasi secara menyeluruh dan kemudian membuat penyesuaian dan perbaikan kebijakan terhadap berbagai masalah termasuk belum tepat sasarannya target-target jadi arah penanggulangan kemiskinan dan stunting,” kata Menko PMK Muhadjir dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Muhadjir mengatakan hal tersebut usai menghadiri rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dihadiri oleh sejumlah menteri terkait dan diketuai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Menurut Muhadjir salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan dan stunting adalah kendala data. Menurut Muhadjir, pemerintah akan segera memutakhirkan data terkait penerima bantuan sosial agar seluruh program yang dilakukan pemerintah bisa tepat sasaran.

Baca juga: Tekan angka kekerdilan-kemiskinan, pemerintah perbaiki data
Baca juga: Wapres pimpin rakor penurunan angka "stunting" dan kemiskinan

Sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019, pemerintah melalui Bapennas dan Kementerian Sosial akan mempercepat pembuatan program Satu Data Indonesia yang akan menjadi acuan seluruh pembuat kebijakan dalam melaksanakan program pengurangan kemiskinan.

“Kalau sudah ada Satu Data Indonesia itu utamanya data kemiskinan, data stunting, itu bisa jadi satu maka kita akan bisa menyelesaikan masalah secara sistemik targetnya lebih terukur dan seterusnya," kata Muhadjir.

Rapat pleno membahas sejumlah langkah yang perlu diambil serta strategi pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan stunting pasca ditetapkannya RPJMN 2020 – 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.

Dalam rapat, Wapres menjelaskan, pemerintah telah membuat beragam kerangka kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah, yakni melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan.

Upaya menurunkan beban pengeluaran antara lain melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti penyaluran dana desa, program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).

Baca juga: Mensos sebut BPNT berkontribusi kurangi angka kemiskinan
Baca juga: Gerak: Kemiskinan Aceh tinggi karena alokasi anggaran tidak tepat

Pemerintah juga akan mendorong perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi elpiji.

Sementara itu, upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal dan memperluas akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga.

Wapres Ma’ruf mengatakan, upaya-upaya tersebut dilakukan agar program-program tersebut mampu tepat sasaran menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak. Ia pun meminta secara khusus kepada jajaran menteri terkait untuk bersinergi agar target pengurangan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting dapat tercapai.

Ma’ruf Amin mengatakan, saat ini terdapat beberapa tantangan dalam upaya pengurangan kemiskinan, yakni peningkatan efektivitas penggunaan dana desa, peningkatan pencapaian sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi, serta perencanaan pada pelaksanaan intervensi penanganan stunting di tingkat desa.

Ma’ruf menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama-sama kementerian terkait untuk terus memantau agar target penurunan tingkat kemiskinan, prevalensi stunting, serta mengatasi permasalahan kesejahteraan pada setiap tahapan kehidupan.

Baca juga: BPS: Rokok berkontribusi besar terhadap garis kemiskinan
Baca juga: Parni Hadi: Memberantas kemiskinan dimulai dari pembangunan

Pewarta : Aditya Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020