"Banyuwangi tujuh tahun lho didampingi Menpan-RB, terbaik di Indonesia bahkan salah satu terbaik di dunia.," puji Tjahjo usai acara pemberian penghargaan pelayanan publik wilayah II tahun 2019 di Jakarta, Jumat.
Tjahjo mengatakan kalau di Banyuwangi, inovasi kecil mereka sampai ke warga yang tidak mampu pun tergerak dan terorganisir masyarakatnya. "Hal itu yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu memangkas rutinitas, memangkas birokrasi, berani membuat terobosan-terobosan, sehingga masyarakat bisa tersenyum," ujar Tjahjo.
Baca juga: Kemenpan RB beri penghargaan penyelenggara pelayanan publik terbaik
Baca juga: RSUD Bekasi raih penghargaan pelayanan publik terbaik
Baca juga: Polres Cilacap raih penghargaan pelayanan publik kategori sangat baik
Tjahjo mengatakan jika penghargaan yang diberikan hari ini adalah sarana untuk memotivasi saja. Tujuannya agar memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi tersebut lebih meningkatkan pelayanan publiknya dan juga memotivasi bagi daerah-daerah lain yang belum ada inovasi untuk segera melakukan inovasi.
"Ini adalah kegiatan yang rutin setiap tahun. Kemenpan-RB melakukan monitoring, bimbingan, kemudian mencermati penyelenggaraan pelayanan publik," kata Tjahjo.
Dasar hukum dari pemberian penghargaan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 7 ayat 4 bahwa inovasi-inovasi sekecil apapun di daerah itu harus diberikan penghargaan.
Kunci untuk memenangkan penghargaan itu adalah bagaimana kepemimpinan kepala daerah atau rumah sakit atau kepala Unit Pelayanan Daerah yang ada berani membuat terobosan dan pemangkasan pada hal-hal yang sifatnya rutinitas.
"Kuncinya pada reformasi birokrasi agar memangkas semua aturan-aturan membelit yang ada, tidak menggunakan APBD, menggerakkan masyarakat, dan membuat inovasi, itu saja yang diinginkan oleh Presiden Jokowi," kata Tjahjo.
Sementara ditemui dalam acara yang sama, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat dalam memberikan penghargaan kepada Kabupaten Banyuwangi.
"Ini sebuah dorongan luar biasa bagi tumbuhnya inovasi di daerah. Kegiatan-kegiatan seperti ini bagi kami di daerah adalah bagian penting dari cara pemerintah pusat memacu kami terus meningkatkan pelayanan publik," kata Anas.
Kementerian PANRB menyerahkan hasil evaluasi sekaligus memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah di wilayah II. Tahun 2019, ada 73 kabupaten/kota dan 11 provinsi di wilayah II yang pelayanan publiknya dievaluasi oleh Kementerian PANRB.
Jumlah ini merupakan hasil dari penambahan tahun 2018, yaitu lima kabupaten dan dua kota yang dievaluasi. Ketujuh kabupaten dan kota yang baru pertama kali dievaluasi ini antara lain Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kotabaru, Kota Mataram, dan Kota Bima.
Berdasarkan hasil evaluasi maka perolehan Indeks Pelayanan Publik (IPP) secara keseluruhan lingkup wilayah II adalah sebesar 3,39 atau tergolong kedalam predikat B-. Jika dibanding dengan tahun 2018, maka capaian IPP ini meningkat, dimana pada tahun 2018 capaian IPP adalah 3,03. “Secara kualitas dan rata-rata menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cukup baik secara regional,” ungkap Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.
Pada acara ini Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah dievaluasi dengan kategori nilai Pelayanan Prima (A) dan Sangat Baik (A-). Selain itu penghargaan juga diberikan kepada kepada 4 (empat) Kepala Daerah sebagai Pembina Pelayanan Publik yang berhasil meraih predikat Sangat Baik. Kepala daerah yang meraih penghargaan tersebut ialah Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, serta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Perlu diketahui, wilayah II melingkupi Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Jawa timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Fokus pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten dan kota masih tetap sejak tahun 2015, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sementara, pada pemerintah provinsi unit pelayanan yang dievaluasi adalah DPMPTSP Provinsi, RSUD Provinsi, dan UPTD Samsat.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
