"Kami sedang memetakan daerah mana saja yang berpotensi terjadinya isu-isu yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, khususnya terkait dengan isu primordialisme, terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan," kata Ketua Satgas Nusantara Irjen Pol. Gatot Edi Pramono di Jakarta, Jumat.
Pemetaan yang dilakukan bersama Mabes Polri dan polda tersebut akan mengidentifikasi daerah-daerah yang dinilai rawan gangguan keamanan, kemudian ditentukan langkah-langkah menanganinya.
Baca juga: Polri perkuat Satgas Nusantara halau ujaran kebencian
Menurut Gatot, penanganan di tiap-tiap daerah tidak akan sama, atau disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang berpotensi terjadi.
Setidaknya, kata dia, terdapat tiga langkah penanganan yang telah disiapkan oleh Satgas Nusantara. Pertama dengan memanfaatkan media untuk memberikan narasi-narasi positif meredam meningkatnya potensi gangguan keamanan.
Kedua, menggandeng tokoh-tokoh masyarakat di wilayah terkait, termasuk tokoh agama dan akademisi, untuk memberikan pencerahan guna meminimalisasi potensi yang dapat menimbulkan kerawanan.
"Ketiga, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di sana agar masyarakat juga tidak selalu terjejal dengan isu-isu politik," kata Gatot.
Gatot mengatakan bahwa masyarakat juga bisa beraktivitas dengan kegiatan-kegiatannya dan juga bisa meregangkan dari pikiran-pikiran politik sehingga suhu politik tidak makin memanas.
Baca juga: F-PPP: Pilkada langsung tidak wujudkan kedaulatan rakyat
"'Kan suhu politik itu nanti akan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat," katanya menjelaskan.
Pemetaan daerah berpotensi rawan gangguan keamanan menjelang Pilkada 2020 ditargetkan selesai pada bulan Januari mendatang.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
