Berita politik kemarin, pemberian gelar pahlawan hingga isu khilafah

Berita politik kemarin, pemberian gelar pahlawan hingga isu khilafah

Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan plakat anugerah gelar pahlawan nasional kepada ahli waris Prof Dr M Sardjito di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/11/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik kemarin (Jumat 8/11) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari Presiden Joko Widodo yang memberikan gelar pahlawan nasional bagi enam tokoh sampai isu khilafah jadi tantangan bangsa.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Presiden Jokowi beri gelar pahlawan kepada enam tokoh

Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam orang tokoh. Mereka adalah Ruhana Kudus dari Provinsi Sumatera Barat, Sultan Himayatuddin Oputa Yii Ko dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Prof M Sardjito dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdoel Kahar Moezakir dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Alexander Andries (AA) Maramis dari Provinsi Sulawesi Utara, dan KH Masykur dari Provinsi Jawa Timur.

Gelar pahlawan nasional ini  diberikan menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.

Selengkapnya baca di sini

Mensesneg: Perampingan eselon untuk maksimalkan jabatan fungsional

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan rencana perampingan eselon untuk memaksimalkan jabatan fungsional di kementerian.

"Jadi nanti ketika eselon di bawah berkurang, tidak berarti yang diisukan pengurangan pegawai besar-besaran, kesejahteraan pegawai menurun drastis, tidak berkaitan dengan itu. Nanti yang akan diperbesar adalah jabatan fungsional," kata Pratikno di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini

Wapres Ma'ruf Amin menilai sistem pilkada harus dikaji

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai polemik terkait perubahan sistem pemilihan umum kepala daerah (pilkada) harus dilakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap kedua sistem, baik langsung maupun tidak langsung.

"Kalau memang nanti ada evaluasi, kita lihat nanti seperti apa. Nanti akan ada evaluasi, kalau langsung seperti apa, kalau tidak langsung seperti apa," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini

Menteri Desa: Tidak ada desa fiktif

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan tidak ada desa fiktif seperti yang disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Sejauh ini belum ada desa fiktif," kata Abdul Halim di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini

Ma'ruf Amin sebut isu khilafah jadi tantangan bangsa Indonesia

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan isu tentang penerapan sistem kepemimpinan dengan menerapkan hukum Islam dan mengembangkan dakwah, atau disebut khilafah, menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini.

"Yang menjadi tantangan kita sekarang itu juga isu khilafah, karena dikaitkan pemahaman bahwa khilafah itu adalah identik dengan Islam. Khilafah itu Islami, tapi tidak berarti Islami adalah khilafah," kata Wapres saat menyampaikan pidato kunci pada Seminar Sekolah Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Indonesia Pendidikan Reguler ke-28 Tahun 2019 di The Dharmawangsa, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019