Akhir masa bakti, ini pesan BamBro kepada suksesornya

Jakarta (ANTARA) -- Masa bakti Kabinet Kerja resmi tuntas pada hari Jumat (19/10). Hal ini ditandai dengan acara perpisahan seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri di lingkungan kerjanya masing-masing. Tak terkecuali, Bambang Brodjonegoro yang selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memegang tampuk kepemimpinan sebagai Menteri Keuangan (2014-2016) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) (2016-2019).

Di akhir masa tugasnya, pria yang akrab disapa BamBro ini menyampaikan sejumlah pesan kepada penerusnya nanti agar dapat tetap melanjutkan sejumlah program yang berorientasi pada percepatan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Lewat PINA (pembiayaan investasi non anggaran pemerintah) dan KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha ), kami berhasil mengubah paradigma bahwa pembangunan harus melulu menggunakan APBN," ungkapnya di sela-sela acara Ngopi Bareng BamBro di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jumat.

Kehadiran inisiatif PINA dan KPBU dilatarbelakangi oleh keterbatasan pendanaan dan kesenjangan infrastruktur nasional yang mencapai 27,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah membidik investasi swasta sebesar Rp359 miliar.

Mengingat begitu pentingnya menarik investasi swasta, Kementerian PPN/Bappenas secara resmi mendirikan PINA Center for Private Investment, unit yang berfokus pada penyediaan pendanaan untuk proyek infrastruktur di Tanah Air. Didirikan pada 2017, unit ini telah merampungkan pendanaan hingga 3,3 miliar dolar AS untuk 11 proyek hingga akhir 2018.

BamBro melanjutkan, lewat PINA dan KPBU, pihaknya menegaskan bahwa pembangunan nasional tak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga swasta.

"Jadi, inisiatif pembangunan tak hanya muncul dari pemerintah, swasta juga dapat mengusulkan. Tentunya, disitu ada hitung-hitungannya, dan win-win solution bagi kedua belah pihak," tambahnya.

Lebih lanjut, BamBro mengatakan bahwa selama lima tahun ke depan, Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur setidaknya sekitar Rp6.000 triliun. Kemampuan APBN dan kemampuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bila digabung, hanya mampu menutup sekitar 60 persennya. Untuk itu, dirinya berpesan agar PINA dan KPBU dapat dilanjutkan.

"Pada akhirnya, APBN dan pendanaan swasta dapat berjalan seiringan, baik itu untuk optimalkan pembangunan di kota-kota besar dan juga mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah, khusus wilayah 3T." tutupnya.