KEIN berharap polemik UU KPK tak ganggu perekonomian

KEIN berharap polemik UU KPK tak ganggu perekonomian

Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir saat memberikan keterangan pers usai menjadi pembicara di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin (07/10/2019). ANTARA/Willy Irawan

Surabaya (ANTARA) - Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir berharap polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tidak mengganggu sektor perekonomian, terlebih dikaitkan dengan investasi.

"Harapannya agar ekonomi bisnis di Indonesia tidak terseret jauh ke dunia politik dan polemik revisi UU KPK tidak mengganggu sektor tersebut," ujarnya ditemui usai menjadi pembicara di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin.

Menurut dia, bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan politik, seperti negara negara lain, di parlemen lempar-lemparan kursi, tapi ekonomi tetap jalan.

"Saling caci maki, namun ekonomi juga tetap jalan," ucap mantan ketua umum DPP PAN tersebut.

Dirinya mencontohkan beberapa negara lain yang meskipun politiknya tengah bergejolak namun ekonominya tetap berjalan.

"Di Thailand pemerintahannya berganti pun ekonominya tetap jalan. Jadi kegaduhan politik itu jangan menyebabkan ekonomi tersendat," katanya.

SB, sapaan akrabnya, juga mengajak untuk membendung politik yang diseret jauh ke dalam dunia ekonomi bisnis, dan ia tidak mau politik yang tidak sehat bisa menyebar ke berbagai sektor.

"Kita harus membendung agar arus jahat dari politik tidak menyebar ke perguruan tinggi maupun ormas keagamaan. Ini yang harus kita jaga semua sehingga kehidupan masyarakat maupun kehidupan berekonomi tidak terganggu dengan kegaduhan politik," tutur dia.

Ia juga meminta masyarakat bersabar mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK dan menyerahkannya kepada Presiden dan parlemen.
Pewarta : Fiqih Arfani/Willy Irawan
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019