Politisi muda NasDem siap "goyang" Senayan

Politisi muda NasDem siap

Sejumlah anggota DPR RI Partai NasDem berusia muda terpilih periode 2019-2024, yakni (kiri ke kanan) Eva Stevany Rataba, Yessy Melanie, Hillary Brigitta Lasut, dan Rian Firmansyah saat berdiskusi soal "Milenial NasDem Goyang Senayan" di Jakarta, Selasa (17/9/2019). (Foto DPP Partai NasDem)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah politisi muda Partai NasDem yang terpilih pada periode 2019-2024 siap "menggoyang" dengan menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan.

Anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sulawesi Utara, Hillary Brigitta Lasut mengatakan masyarakat Indonesia "merindukan" kebutuhannya mudah terpenuhi.

Baca juga: Partai NasDem: modernisasi industri pertanian diperlukan

"Kalau kita sebagai anggota legislatif harus berusaha mengubah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara mudah dan murah," kata Hillary pada diskusi "Milenial NasDem Goyang Senayan" di Jakarta, Selasa.

Acara diskusi rutin itu merupakan rangkaian dari Kongres NasDem II yang akan digelar di Jakarta pada 8-11 November 2019.

Baca juga: NasDem perjuangkan perlindungan pekerja seni

Hillary dalam siaran persnya mencontohkan kebijakan lainnya seperti pro-kontra pemanfaatan pedestrian untuk pejalan kaki dan pedagang kaki lima, maka anggota DPR RI harus membuat peraturan khusus bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejak penjajahan Belanda, Hillary mengatakan awal muncul kearifan lokal dari pedagang kaki lima untuk meningkatkan ekonomi masyarakat maupun pariwisata.

Anggota DPR RI terpilih dari Dapil Jawa Barat II, Ryan Firmansyah menyebutkan persoalan kebijakan terbagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat.

Salah contoh persoalan keberadaan pedagang kaki lima di trotoar, menurut Ryan, regulasi pemerintah daerah harus didorong pemerintah pusat.

"Jangan lupa juga ada kontrol sosial dari organisasi kemasyarakatan," tutur Ryan.

Sementara itu, anggota DPR muda NasDem dari Dapil Kalimantan Barat II, Yessy Melanie menyoroti masalah pengangguran karena faktor kebijakan yang tidak populer termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019