Kelompok sipil minta presiden evaluasi kementerian terkait karhutla

Kelompok sipil minta presiden evaluasi kementerian terkait karhutla

Dewan Eksekutif Nasional Walhi Khalisah Khalid (tengah) dalam konferensi pers bersama koalisi masyarakat di Jakarta Selatan, Senin (16/9) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Kelompok koalisi masyarakat sipil berharap Presiden Joko Widodo akan melakukan evaluasi akan kementerian dan lembaga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa daerah saat ini.

Permintaan tersebut adalah salah satu dari 10 tuntutan yang diminta oleh dua belas LSM lewat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait kabut asap akibat karhutla di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

"Kami sangat campur aduk kalau bicara soal perasaan. Tadi malam mendapat kabar dari media jatuh korban seorang bayi umur empat bulan," ungkap Dewan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid, berbicara soal alasan membuat surat terbuka itu, dalam konferensi pers di Mampang, Jakarta Selatan, Senin.

Baca juga: Legislator: Perusahaan pembakar hutan harus diusir dari Riau

Selain Walhi, YLBHI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace Indonesia, Gerakan IBUKOTA, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), HuMa dan Solidaritas Perempuan juga turut menandatangani surat tersebut.

Selain evaluasi kementerian, koalisi masyarakat sipil juga meminta pemerintah melakukan langkah tanggap darurat, membangun sistem respons cepat, memastikan hak warga negara terdampak asap serta membatalkan peninjauan kembali terkait keputusan Mahkamah Agung atas karhutla dan melaksanakan vonis pengadilan.

Selain itu, koalisi juga ingin pemerintah berhenti mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan masyarakat adat dan mengesahkan UU yang memberikan perlindungan kepada mereka, melakukan peninjauan izin korporasi yang terbukti melakukan pembakaran serta segera melakukan pemulihan lingkungan hidup di area terdampak.

Baca juga: Penanganan karhutla, Jokowi kunjungan kerja ke Riau

Pemerintah juga diminta membangun kerja sama yang baik antar daerah terdampak untuk proses penanganan, seperti yang tertulis di surat terbuka tersebut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya seorang bayi perempuan berusia empat bulan di Palembang, Sumatera Selatan meninggal dunia diduga disebabkan karena infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) akibat asap karhutla.

Bayi tersebut dirawat karena beberapa hari sebelumnya mengalami batuk-batuk dan sesak napas. Meski sempat menjalani pengobatan di RS Ar-Rasyid Palembang, bayi itu akhirnya menghembuskan napas terakhir pada Minggu (15/9).

Baca juga: Dede Yusuf dukung Presiden Jokowi pimpin rapat kabinet di Riau
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019