Abraham Samad: KPK tak butuh Dewan Pengawas!

Abraham Samad: KPK tak butuh Dewan Pengawas!

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad saat hadir dalam diskusi 'KPK di Ujung Tanduk' yang berlangsung di Graha Pena, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2019). (M Fikri Setiawan)

Bogor (ANTARA) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad menyebutkan bahwa KPK tidak membutuhkan Dewan Pengawas, sebagaimana tertuang dalam salah satu poin rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan oleh DPR RI.

"Dewan Pengawas untuk mengawasi, baik pegawai maupun pimpinan KPK. Kalau itu tujuannya, tidak terlalu dibutuhkan," ujarnya dalam diskusi 'KPK di Ujung Tanduk' yang berlangsung di Graha Pena, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Baca juga: Pengamat nilai KPK tidak perlu miliki dewan pengawas

Baca juga: Revisi UU KPK, Pengamat: dewan pengawas hambat KPK

Baca juga: DPR tidak ikut campur pembentukan Dewan Pengawas KPK

Menurutnya, tanpa keberadaan Dewan Pengawas, sistem pengawasan di KPK sudah berjalan maksimal. Bahkan, pada lembaga independen itu ada istilah yang dikenal zero tolerance atau tidak ada toleransi sedikitpun terhadap pelanggaran.

Samad juga mengungkit perkara dugaan pelanggaran etik yang sempat menimpa dirinya ketika semasa menjabat sebagai Ketua KPK, sehingga membuat dirinya diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK.

"Waktu itu direktorat menyatakan perlu ada pemeriksaan terhadap Ketua Abraham Samad. Maka, pada saat itu saya diperiksa. Coba mana ada lembaga pemerintah, Irjen memeriksa menterinya," beber Samad.

Baca juga: Revisi UU KPK di akhir masa jabatan DPR bermuatan politis

Baca juga: Pengamat: Tak hadiri rapat DPR RI, cara Jokowi tolak revisi UU KPK

Baca juga: UNS tolak segala bentuk pelemahan KPK

Ia menegaskan aksi penolakan revisi UU KPK ini bukan dalam rangka menyelamatkan institusi KPK, melainkan untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Mengubah sebuah produk Undang-Undang sesuatu hal yang benar, tidak diharamkan, yang tidak bolah mengubah Al Quran. Kita bukan menolak perubahan, tapi substansi perubahan yang ada di rancangan perubahan," tuturnya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil desak Presiden tolak upaya pelemahan KPK

Baca juga: ICEL: Jokowi harus bersama publik lawan upaya pelemahan KPK

Pewarta : M Fikri Setiawan
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019