"Tentu kita ingin agar Presiden bisa secepatnya menerbitkan surpres," ujar Arsul di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Baca juga: KPK hormati perintah Presiden kepada Menkumham pelajari revisi UU KPK
Baca juga: Anggota DPR: Revisi UU KPK bisa dipertanggungjawabkan secara moral
Arsul mengatakan saat ini legislatif tengah menunggu surat tersebut agar proses pembahasan revisi UU bisa segera dilakukan.
Namun demikian dia dapat memahami bahwa Jokowi tidak bisa serta merta langsung mengeluarkan surpres. Dia mengatakan pemerintah tentu masih perlu mempelajari draf revisi UU lembaga anti rasuah itu lebih mendalam.
"Tapi kalaupun misalnya sekarang belum, ya tentu pemerintah perlu waktu mempelajari, dan karena ini RUU DPR kan pemerintah perlu waktu juga menyusun tim," ucap Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Baca juga: Menkumham dipanggil Presiden bahas draf revisi Undang-Undang KPK
Terhadap pihak-pihak yang menentang revisi UU KPK, Arsul menyarankan agar mereka sebaiknya menyampaikan aspirasi langsung kepada pihak terkait seperti Presiden atau DPR, ketimbang hanya melakukan aksi-aksi di ruang publik.
"Jadi harus bertemu dengan pemerintah, bertemu juga dengan DPR, minta waktu. Kecuali kalau menganggap DPR itu memang musuh besar ya," ucap dia.
Presiden Jokowi hari ini memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membahas draf revisi Undang-Undang tentang KPK.
"Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu," kata Yasonna yang ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin.
Menurut dia, pemerintah akan mempelajari draf revisi undang-undang tersebut.
Baca juga: 1.195 dosen nyatakan sikap tolak revisi UU KPK
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019
