Kepindahan IKN berdampak pada isu kependudukan

Kepindahan IKN berdampak pada isu kependudukan

Suasana Dialog interaktif di Radio Suara Samarinda membahas isu kependudukan terkait pemindahan Ibu Kota Negara dengan nara sumber Ketua IPADI Kaltim, Prof DR Eny Rochaida, (Kanan) Kepala perwakilan BKKBN kaltim, Eli Kusnaeli (Tengah) Anggota DPRD Kaltim Rusman Yaqub (kiri) (ANTARA/Rhd)

Samarinda (ANTARA) - Ketua Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Provinsi Kaltim Prof Dr Eny Rochaida berpendapat, isu kependudukan memang tidak begitu menarik jika dibandingkan dengan isu lain seperti ekonomi, sosial, politik dan infrastruktur terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Di Samarinda, Kamis, ia mengatakan, rencana kepindahan IKN akan berpengaruh besar terhadap kependudukan, yakni akan mengubah posisi secara demografi berupa jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk.

Baca juga: Pakar Hukum: Hati-hati mengubah hal fundamental seperti ibu kota

Ditemui usai dialog interaktif di Radio Suara Samarinda, ia melanjutkan pemindahan IKN akan terjadi migrasi, perpindahan penduduk ke Kaltim, terutama usia produktif.

Sementara di Provinsi Kaltim jumlah angka pengangguran relatif lebih tinggi ketimbang provinsi lainnya di Kalimantan, sehingga hal ini harus diantisipasi dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Ibu kota pindah, Indef sarankan Jakarta jadi pusat layanan jasa

"Jumlah penduduk di Kaltim dalam waktu singkat akan bertambah dua atau tiga kali lipat dari jumlah sekarang, maka konsekuensinya harus dipersiapkan semua kebutuhannya, seperti pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya," ucap Eny.

Sebenarnya, lanjut ia, pemindahan IKN identik dengan pemindahan penduduk, namun permasalahan itu tampaknya kurang menarik untuk dibahas dibanding isu-isu lainnya, padahal penduduk merupakan subjek dan objek dalam setiap pembangunan.

Baca juga: INDEF sebut 3 dampak penurunan ekonomi Jakarta akibat ibu kota pindah

Ia menuturkan bahwa melalaikan isu kependudukan sama saja dengan melalaikan untuk menuju kesejahteraan, padahal seharusnya dipersiapkan dan menjadi kajian semua pihak baik pemerintah, legeslatif, akademisi, maupun pihak lain.

Sementara Kepala Perwakilan Provinsi Kaltim Eli Kusnaeli mengatakan perpindahan IKN telah dipersiapkan pemerintah pusat seperti sektor infrastruktur, lingkungan, hingga masalah keamanan.

Baca juga: Pemindahan ibu kota negara perlu kerja sama berbagai pihak

"Saat ini isu pemindahan IKN hiruk pikuk dibicarakan masyarakat baik mengenai lokasi, fisik, keamanan, lingkungan, dan dampak ekonominya, namun masalah kependudukan belum banyak yang membahasnya," ucap Eli.

Ia menjelaskan bahwa perpindahan IKN bukan hanya fokus pada pusat pemerintahan dan gedungnya, tetapi juga dibarengi dengan perpindahan penduduk yang cukup banyak seperti ASN bersama keluarganya, termasuk para pencari kerja yang juga akan terus datang yang akan berdampak pada isu sosial.

Pewarta : M.Ghofar
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019