DPRD Kota Padang masih tunggu Gerindra tetapkan pimpinan dewan

DPRD Kota Padang masih tunggu Gerindra tetapkan pimpinan dewan

Arsip. Ketua DPRD Padang sementara Syafrial Kani menerima ucapan selamat dari Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa. (ANTARA SUMBAR / Mario Sofia Nasution)

Padang, (ANTARA) - DPRD Kota Padang, Sumatera Barat masih menunggu Partai Gerindra untuk menetapkan pimpinan dewan di daerah tersebut.

Sekretaris DPRD Padang Syahrul di Padang, Senin mengatakan pihaknya masih belum menerima surat penunjukan dari Partai Gerindra selaku partai pemenang Pemilu 2019 di daerah tersebut.

Baca juga: Dua hektare padang rumput di Agam terbakar

"Sampai saat ini belum ada surat yang masuk untuk posisi Ketua DPRD Padang ini, kita masih menunggu," katanya.

Sementara itu untuk kursi pimpjnan lainnya yakni Wakil Ketua DPRD Padang, ia mengakui telah menerima surat dari tiga partai dengan suara terbanyak.

Ia mengatakan baik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat telah mengirimkan surat penunjukan nama yang akan mengisi jabatan Wakil Ketua DPRD Padang.

"Surat mereka telah masuk namun untuk namanya belum diketahui karena belum saya baca," katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Padang Erizal Syaf mengakui dirinya belum mengetahui surat penunjukan untuk posisi Ketua DPRD Padang dari DPP.

"Saya rasa nama itu masih digodok di pusat, jika sudah ada tentu dikirimkan kepada kita," katanya.

Ia mengatakan walaupun beberapa nama digadangkan menjadi Ketua DPRD Padang dari 11 anggota DPRD Padang dari Pqrtai Gerindra itu wajar saja namun selama surat belum ada tentu tidak ada legalitasnya.

"Kita tunggu saja dan jika telah ada kita akan sampaikan ke DPRD Padang agar pimpinan tetap segera dikukuhkan," kata dia.

Sejak dilantik pada pada Rabu (14/8) 45 anggota DPRD Padang periode 2019-2024 Syafrial Kani ditunjuk sebagai Ketua sementara DPRD Kota Padang.

Apabila pimpinan definitif belum ditunjuk maka anggota dewan belum dapat mengambil keputusan baik peraturan daerah maupun penganggaran.

Baca juga: Wapres JK lakukan kunjungan kerja ke Aceh dan Padang
 
Pewarta : Mario Sofia Nasution
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019