Pengamat: Pemerintah belum fokus soal sosial Ibu Kota baru

Pengamat: Pemerintah belum fokus soal sosial Ibu Kota baru

Presiden RI Jokowi umumkan pemindahan ibu kota baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia masih fokus pada infrastrukturnya saja namun belum memikirkan soal sosial dan budaya.

"Saat ini pemerintah belum melirik ke arah sosial dan budaya baru hanya infrastruktur seperti kemungkinan adanya gempa atau potensi tsunami. Namun soal kemungkinan terjadi konflik karena benturan budaya belum banyak dibahas," kata dia saat dihubungi Antara, Senin.

Trubus menilai, meski dua tempat yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dipilih sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan, banyak dipenuhi dengan warga pendatang yang lebih terbuka, namun bukan berarti tidak ada kemungkinan terjadi bentrokan budaya.

Oleh sebab itu, pemerintah pun sebaiknya mempersiapkan warga Kalimantan Timur dalam upaya menjadi warga Ibu Kota.

Dia menilai idealnya persiapan untuk pemindahan Ibu Kota minimal tiga tahun, menurut dia harusnya Presiden Joko Widodo mengumumkan wilayah Ibu Kota baru saat sudah terbentuk kabinet baru.

"Setelah itu pemerintah harusnya melakukan kajian lagi, tidak hanya soal risiko bencana, pembangunan, tetapi juga lingkungan dan masyarakatnya. Lalu nanti dibandingkan dengan kajian Bappenas barulah pemerintah mengumumkan lokasi terbaik untuk pemindahan," kata dia.

Baca juga: Pengamat: Pemindahan ibu kota ke Kaltim secara geopolitik sudah tepat

Ia mengatakan rancangan pemindahan haruslah disesuaikan dengan masyarakat di Kalimantan Timur, oleh sebab itu rancangan pemindahan ibu kota haruslah dibuat secara matang.

"Bappenas itu cara berpikirnya linier, sementara masyarakat dinamis, jangan sampai nanti sudah ada pembangunan malah ada kerusuhan dan kesenjangan, antara pendatang dan warga setempat," kata dia.

Presiden RI Joko Widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.

"Menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah mengkaji sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan.

Jokowi menjelaskan bahwa Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yakni risiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Keempat, lanjut Presiden, memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare.

Baca juga: Ibu kota negara pindah, investasi swasta di Kaltim perlu dimudahkan

Baca juga: Pengamat: Pemerintah harus siapkan warga Kaltim untuk Ibu Kota baru
Pewarta : Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019