Gunung Kidul (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menghabiskan anggaran Rp300 juta dari Rp500 juta untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat dari April sampai pertengahan Agustus ini.

Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Edy Basuki di Gunung Kidul, Jumat, mengatakan berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kekeringan Di Gunung Kidul hingga Oktober.

"Di sisi lain, anggaran untuk distribusi air bersih kepada masyarakat semakin menipis. Sampai saat ini, anggaran distribusi air bersih sudah lebih dari Rp300 juta dari total Rp500 juta. Sebanyak Rp 300 juta tak hanya untuk membeli air tetapi juga sudah memuat upah pengemudi, biaya bahan bakar minyak, hingga servis kendaraan tangki," katanya.

Ia mengatakan bantuan air bersih dari pihak swasta, instansi dan berbagai donatur sampai saat ini juga terus berdatangan. Bantuan tersebut cukup membantu meringankan beban anggaran yang disediakan BPBD. Kalau tidak ada bantuan, maka anggaran distribusi air bersih sudah habis.

Ia memperkirakan dana habis saat bulan Oktober, jika nanti dana habis pihaknya bisa mengajukan tambahan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), provinsi, hingga mengajukan bantuan ke pemerintah pusat.

Kalau BPBD kehabisan anggaran untuk distribusi air bersih dan harus mengajukan tambahan anggaran melalui BTT otomatis status juga akan naik ke darurat kekeringan karena kekeringan masih dialami masyarakat sedangkan anggaran BPBD sudah habis.

"Pada September nanti kita akan hitung detailnya masih kurang berapa. Kalau sampai Oktober itu jelas kurang. Beberapa waktu lalu sudah dijanjikan anggaran tambah pada APBD Perubahan 2019, tetapi hingga saat ini belum ada kabar lebih lanjut," katanya.

Saat ini, data yang terdampak kekeringan dilihat dari kecamatan, desa, Kepala Keluarga (KK), maupun jiwa belum berubah. Tetapi ada penambahan permintaan distribusi air bersih di Kecamatan Semin.

"Kemarin kan yang mengajukan Kecamatan Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Paliyan, Panggang, lalu Purwosari, Nglipar, Ngawen, dan ini masuk Semin," katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Gunung Kidul Suharno mengatakan persoalan kekurangan air bersih Gunung Kidul setiap tahun selalu terjadi, sehingga harus dicarikan solusinya dan mengatasinya dengan tepat. Ia mendesak Pemkab Gunung Kidul merencanakan pembuatan embung raksasa untuk mengatasi kekeringan.

Gunung Kidul dulunya memiliki semboyan "Gunung Kidul Dhaksinarga Bumikarta, bukan Handayani. Yang memiliki arti Dhaksi adalah selatan, narga artinya gunung, bumikarta adalah kesejahteraan. Artinya adalah yang menyejahterakan adalah gunung maka air atau sumber yang besar dibuat di gunung dan dialirkan ke masyarakat, sehingga ketika keran air dibuka air dapat mengalir ke masyarakat.

"Kami mendorong pemkab segera mengembalikan anggaran program-program sebesar Rp37 miliar untuk mengatasi kekeringan," harapnya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019