Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Utara memfasilitasi harmonisasi lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Kabupaten Nias Barat sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Sumut  Ferry Ferdiansyah di Medan, Selasa, mengatakan, penyusunan kelima aturan itu disiapkan sebagai landasan hukum dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, ketertiban umum, hingga pembenahan pendapatan daerah. 

"Kehadiran regulasi ini diharapkan membawa dampak langsung bagi warga Nias Barat melalui kepastian hukum layanan publik, stabilitas lingkungan, serta optimalisasi pembangunan daerah," ujar Ferry. 

Ia mengatakan, kegiatan harmonisasi ranperda tersebut juga dihadiri pihak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat beserta jajaran dan Tim Perancang Kanwil Kemenkum Sumut.

Proses harmonisasi mencakup lima draf aturan sekaligus, yaitu Ranperda Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat, Ranperda Perubahan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kemudian, Ranperda Perubahan Badan Pemusyawaratan Desa, Ranperda Perubahan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Ranperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tim melakukan penelaahan menyeluruh terhadap draf aturan, mulai dari alasan pembentukan, struktur susunan, hingga kaitan antar-pasal agar sejalan dengan aturan nasional yang lebih tinggi.

Kemenkum Sumut menyimpulkan dari hasil pembahasan, disepakati sejumlah perbaikan yakni penyelarasan judul, dasar hukum, istilah yang digunakan, hingga kerapian rumusan pasal agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

Seluruh catatan koreksi diterima oleh Pemkab Nias Barat sebagai bahan penyempurnaan akhir, yang ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama.
 



Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor : Akung

COPYRIGHT © ANTARA 2026