Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempelajari berbagai rekomendasi memperkuat pembangunan daerah, khususnya mitigasi bencana dan sinergi antarlembaga.
"Berbagai rekomendasi, khususnya berkaitan peningkatan efektivitas implementasi kebijakan kebencanaan," ucap Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap usai menerima naskah ringkasan singkat Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-55 Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI tahun ajaran 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (11/6).
Pihaknya menyampaikan, berbagai rekomendasi berupa ringkasan singkat tersebut sebagai bahan penguatan kebijakan daerah, penguatan sinergi pemerintah daerah dan unsur pertahanan hingga pembangunan berbasis mitigasi risiko bencana.
"Semua itu merupakan bagian penting dalam upaya membangun daerah yang lebih tangguh, dan siap menghadapi berbagai kemungkinan di masa mendatang," tutur Sulaiman.
Naskah ringkasan singkat ini, lanjut dia, merupakan wujud kontribusi pemikiran lahir dari proses observasi, analisis, diskusi, dan kajian lapangan para peserta didik Sesko TNI.
Sebagai provinsi yang memiliki garis pantai panjang di wilayah pantai barat Sumatera, termasuk Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal.
"Sumut memiliki tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana geologi, termasuk gempa bumi dan tsunami," kata Sulaiman.
Oleh karena itu, pembangunan daerah dilaksanakan oleh Pemprov Sumut dengan pendekatan mitigasi risiko yang kuat, terencana, dan berkelanjutan.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Komandan Sesko TNI beserta seluruh peserta KKDN," papar Sulaiman.
Wakil Komandan Sesko TNI Mayjen TNI Teguh Puji Raharjo mengatakan, KKDN ini merupakan bagian penting proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan berpikir strategis dan analitis.
Selama tiga hari pelaksanaan KKDN di Sumatera Utara, jelas dia, para peserta juga menghasilkan sejumlah rekomendasi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
Menurutnya, kolaborasi tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai mitigasi bencana hingga penguatan regulasi agar dampak bencana dapat diminimalkan.
"Ancaman megathrust ini harus diantisipasi. TNI memiliki tugas melindungi masyarakat, bangsa, dan negara dari berbagai ancaman. Ancaman Megathrust ini menjadi satu potensi yang dihadapi oleh TNI dengan operasi militer selain perang,” kata Teguh.
Pewarta: Muhammad SaidEditor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
