Madina (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) merespons aksi unjuk rasa mahasiswa dengan membuka ruang dialog dan menyiapkan jawaban resmi atas tuntutan yang disampaikan.
Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menerima massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Poros Pelajar Madina di halaman Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis 11/6.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 15 tuntutan yang mencakup perbaikan infrastruktur, reformasi birokrasi, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi, penyelesaian izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penanganan sampah, serta perbaikan irigasi pertanian.
Usai penyampaian aspirasi, bupati dan wakil bupati membuka dialog langsung dengan mahasiswa di Aula Kantor Bupati Madina yang turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam forum itu, Bupati Saipullah memaparkan kondisi fiskal daerah beserta penggunaannya secara umum.
Ia menyatakan Pemkab Madina akan memberikan jawaban tertulis yang lebih rinci terhadap tuntutan mahasiswa dalam waktu dekat.
“Dalam dua sampai lima hari ke depan, kami akan menyampaikan jawaban resmi secara tertulis terkait poin-poin yang disampaikan,” kata Saipullah.
Selain itu, ia juga menyatakan kesiapan untuk hadir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Madina guna memaparkan capaian pemerintahan serta rencana strategis pembangunan daerah tahun 2026, termasuk program penanganan pascabencana.
Sebelumnya, pada Rabu (10/6), Pemkab Madina juga telah menggelar dialog dengan mahasiswa dalam kegiatan bertajuk “Diskusi Ilmiah tentang Percepatan Pembangunan Daerah” di Aula Kantor Bupati.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memaparkan capaian pembangunan tahun 2025 serta rencana program kerja tahun 2026 guna memberikan informasi yang akurat kepada mahasiswa.
Bupati Saipullah menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari kalangan mahasiswa.
“Kami berkomitmen membuka ruang diskusi seluas-luasnya. Ke depan, kami akan upayakan pertemuan yang lebih santai dan produktif,” ujarnya.
Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan itu, antara lain penyelesaian WPR, peningkatan layanan kesehatan termasuk rencana penyediaan transportasi bus shuttle menuju rumah sakit dari Masjid Agung Nur Ala Nur Aek Godang, serta upaya menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, khususnya karet.
Pertemuan tersebut dihadiri organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, di antaranya HMI dan PMII. Sementara sejumlah organisasi lain tidak hadir karena agenda berbeda meskipun undangan telah disampaikan.
Pemkab Madina berharap mahasiswa sebagai kelompok intelektual dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sekaligus menjadi jembatan dalam menyerap aspirasi publik.
Pewarta: HolikEditor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
