Madina (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina), Sumatera Utara, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dalam mendorong alih fungsi lahan ganja menjadi komoditas legal dan produktif.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution dengan Direktur Alternatif Development Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Brigjen Pol. Edi Swasono di ruang kerja bupati, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Selasa.

Bupati Saipullah mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam menyamakan persepsi antar lembaga guna mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemkab Madina tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan pengawalan hukum dari kejaksaan dan pengadilan serta dukungan penuh BNN dalam memutus mata rantai peredaran narkoba melalui program pemberdayaan masyarakat,” ujar Saipullah.

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor diperlukan agar regulasi dan program kerja ke depan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan rasa aman.

Sementara itu, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menyatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi dengan Forkopimda dan program produktif dari BNN RI.

Sementara itu, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menyatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi dengan Forkopimda dan program produktif dari BNN RI.

“Kami siap mendukung penuh implementasi program di lapangan, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga percepatan pembangunan ekonomi masyarakat,” katanya.

Direktur Alternatif Development BNN RI Brigjen Pol. Edi Swasono menjelaskan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut implementasi program Grand Design Alternative Development (GDAD), yang fokus pada penguatan mata pencaharian alternatif di kawasan rawan tanaman ganja, seperti Panyabungan Timur.

“Kami mengajak masyarakat untuk beralih dari tanaman terlarang ke komoditas legal yang produktif agar memiliki kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Muhammad Nursaitias menyatakan kesiapan mendukung pengawalan pembangunan dari aspek hukum, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri Husnul Tambunan menegaskan komitmen menjaga kolaborasi demi penegakan keadilan dan pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Dengan sinergi tersebut, diharapkan upaya pemberantasan narkoba di Mandailing Natal dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan.



Pewarta: Holik
Editor : Juraidi

COPYRIGHT © ANTARA 2026