Pemkot Medan catat penerimaan PBB di ajang MTQ capai Rp1,05 miliar

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, mencatat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui gerai yang dibuka selama ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-59 Kota Medan, mencapai Rp1.048.438.942 (Rp1,05 miliar).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Agha Novrian mengatakan jumlah penerima PBB tersebut terhitung sejak 11 hingga 18 April 2026.

"Penerimaan pajak daerah selama MTQ Kota Medan yang berlangsung selama seminggu mencapai Rp1 miliar lebih," ujar Agha di Medan, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah setempat pada pelaksanaan kegiatan tahunan tersebut menghadirkan program Pojok PBB guna memberi cakupan luas kepada wajib pajak dalam membayar pajak.

Ia mengatakan program Pojok PBB merupakan salah satu upaya pemerintah kota setempat untuk meningkat pendapatan asli daerah di wilayah itu.

"Pojok PBB di hadirkan untuk mempermudah masyarakat serta memberi cakupan luas untuk membayar pajak bagi masyarakat," kata dia.

Meski tidak menjelaskan target penerima pajak PBB di MTQ Ke-59 Kota Medan, Agha menyebut penerimaan pajak tersebut merupakan komitmen masyarakat mendukung pembangunan Kota Medan dengan membayar pajak.

Ia berharap program Pojok PBB yang digagas pemerintah kota setempat itu dapat terus dimanfaatkan masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

"Ini bukti semangat masyarakat Kota Medan untuk terus tumbuh dan membangun daerah karena Medan untuk semua," ujarnya

Pada pelaksanaan MTQ ke-59 Kota Medan, Agha menjelaskan pemerintah kota setempat juga mencatat penerimaan pajak sektor PKB/Opsen PKB mencapai Rp113.225.142.

MTQ Ke-59 Kota Medan dilaksanakan pada 11-18 April 2026 yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto kilometer lima Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sungal.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengatakan pemerintah yang dipimpinnya terus melakukan 'jemput bola' terhadap kewajiban pajak masyarakat di setiap kegiatan Pemkot Medan.

"Saya meminta jajaran untuk terus menggali potensi pendapatan asli daerah termasuk di sektor pajak," ujarnya.